
INTRIK.ID, BABEL – Laju inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Juni 2026 tetap berada dalam kondisi terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (year on year/yoy) tercatat sebesar 2,92 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,34 persen.
Capaian tersebut menempatkan Bangka Belitung sebagai provinsi dengan inflasi tahunan terendah ketujuh di Indonesia, sekaligus tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
Secara bulanan (month to month/mtm), inflasi Juni 2026 tercatat sebesar 0,35 persen. Tekanan inflasi terutama berasal dari kenaikan tarif angkutan udara dan harga BBM nonsubsidi, seiring meningkatnya harga minyak dunia akibat konflik di Selat Hormuz.
Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau turut menyumbang inflasi, terutama akibat naiknya harga daging ayam ras karena pasokan yang terbatas setelah Iduladha, sementara permintaan meningkat menjelang peringatan Tahun Baru Islam.
Sementara secara tahunan, inflasi dipengaruhi kenaikan harga pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, khususnya emas perhiasan yang masih tinggi akibat ketidakpastian ekonomi global. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cumi-cumi dan tarif angkutan udara.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy, mengatakan pihaknya bersama pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah pengendalian inflasi agar tetap berada pada sasaran.
Hingga Juni 2026, BI bersama pemerintah daerah telah menggelar 10 kali High Level Meeting (HLM) untuk merumuskan kebijakan pengendalian inflasi, khususnya pada sektor pangan.
Selain itu, BI bersama pemerintah daerah juga telah menyelenggarakan 64 kali Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah guna menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
“Bank Indonesia juga terus mendorong perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk memastikan pasokan pangan ke Bangka Belitung tetap terjaga,” kata Rommy.
Tak hanya itu, BI juga aktif mendampingi UMKM sektor pertanian dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengendalian inflasi melalui pola konsumsi yang bijak.
Menurut Rommy, penguatan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) akan terus dioptimalkan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Meski inflasi masih terjaga, Rommy mengingatkan tantangan ke depan masih cukup besar akibat ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik. Karena itu, sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat.
“Inflasi yang rendah dan stabil menjadi modal penting untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global,” ujarnya.