
“Dana Rp 9 miliar plus Rp 2 miliar untuk mengcover asuransi kesehatan dalam hal ini BPJS kesehatan masih kurang di 2026. Ini harus dicari solusi agar upaya UHC 100% merata ke semua masyarakat, ” ungkapnya.
Ia juga meminta agar seluruh perusahaan mengcover BPJS kesehatan seluruh karyawannya agar beban daerah berkurang dan bisa diberikan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Pangkal Pinang Aswalmi Gusmita menyebutkan, program jaminan kesehatan bukan hanya sekedar agar masyarakat berobat tanpa kesulitan, tetapi memastikan pelayanan kesehatan ke masyarakat memang memadai dengan regulator dan ketentuan sesuai aturan.