
Ia menegaskan keputusan PTDH ini menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil.
“Kalau kasus guru ini ada yang stres, ada yang malas bekerja, narkoba dan kasus jualan miras dan itu sudah kita PTDH semua. Dan alhmadullilah, setelah kita lakukan semua tahap pembinaan, sampat saat ini clear tidak ada complain karna memang mereka memahami,” jelasnya Suprayitno.
Ia menjelaskan keputusan itu tidak serta merta langsung diberikan kepada ASN yang melanggar namun sudah menjalani proses pembahasan evaluasi pegawai.