Dana Transfer Pusat Rp200 Miliar Hilang, Wali Kota Pangkalpinang Akui APBD 2026 Alami Guncangan
INTRIK.ID, PANGKALPINANG — Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, memimpin langsung Rapat Asistensi Daerah yang berlangsung di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang bersama Plt Sekretaris Daerah dan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), membahas hasil evaluasi kemampuan fiskal dan postur APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat tersebut terungkap sejumlah catatan penting terkait kondisi keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis, Kota Pangkalpinang masih menghadapi tantangan dalam memenuhi ketentuan belanja wajib, khususnya Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (BIPP) yang baru mencapai 23,8 persen, masih di bawah batas minimal 40 persen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Selain itu, Belanja Pegawai Neto tercatat mencapai 48,2 persen atau melampaui batas maksimal 30 persen, sementara Belanja Modal hanya berada di angka 2,7 persen dan masuk kategori sangat rendah dibandingkan rata-rata nasional.
Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Prof. Saparudin menjelaskan bahwa kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemotongan dana transfer pusat yang mencapai sekitar Rp200 miliar pada TA 2026.
Space Iklan/0853-1197-2121
“Begitu kita menyusun anggaran, dana transfer daerah menjadi nol. Pemotongannya langsung sekitar Rp200 miliar. Tentu ini membuat kami syok karena harus melakukan penyesuaian secara cepat terhadap struktur APBD,” kata Saparudin.
Menurutnya, pemotongan dana transfer dalam jumlah besar sekaligus membuat ruang fiskal daerah menjadi sangat terbatas, terutama untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan belanja modal.
“Saya berpendapat kalau memang harus dilakukan pengurangan, sebaiknya bertahap. Misalnya 50 persen dulu atau dilakukan secara berjenjang. Jangan langsung dipotong seluruhnya karena daerah membutuhkan waktu untuk menyesuaikan,” ujarnya.
Baca juga:
Meski demikian, Pemkot Pangkalpinang telah melakukan berbagai langkah efisiensi untuk menekan belanja operasional atau overhead. Salah satunya melalui pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp13 miliar.
Space Iklan/0853-1197-2121
“Kita sudah melakukan penghematan sekitar Rp13 miliar dari perjalanan dinas. Dari jumlah itu Rp10 miliar berasal dari DPRD dan Rp3 miliar dari OPD. Jadi untuk overhead sebenarnya sudah mulai kita lakukan penyesuaian,” jelasnya.
Namun demikian, Saparudin mengakui bahwa persoalan belanja pegawai masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan pembahasan lebih mendalam bersama pemerintah pusat.
Baca juga:
“Terkait belanja pegawai ini memang masih menjadi PR besar. Perlu ada kajian yang lebih komprehensif. Salah satu usulan yang kami sampaikan adalah agar PPPK bisa dimasukkan ke dalam komponen belanja barang dan jasa seperti halnya PPPK paruh waktu, sehingga tidak seluruhnya membebani komponen belanja pegawai,” katanya.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Pemkot Pangkalpinang terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil evaluasi, rasio kemandirian fiskal Kota Pangkalpinang mencapai 31,1 persen dengan realisasi PAD sebesar Rp250,7 miliar, tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Meski demikian, Saparudin menegaskan peningkatan PAD tidak akan dilakukan dengan menaikkan tarif layanan publik yang membebani masyarakat.
“Kami tidak menaikkan PBB, tidak menaikkan retribusi parkir, dan tidak menaikkan retribusi sampah. Yang kami lakukan adalah mengoptimalkan potensi yang sudah ada agar pendapatan meningkat,” tegasnya.
Ia menyebut sektor Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya rumah sakit dan puskesmas, menjadi salah satu sumber pendapatan yang terus diperkuat.
“BLUD kita sekarang bisa menembus lebih dari Rp60 miliar. Ini potensi yang terus kita optimalkan tanpa harus menambah beban masyarakat,” ujarnya.
Sementara untuk sektor persampahan, Saparudin mengungkapkan saat ini pendapatan retribusi sampah masih sekitar Rp4,5 miliar per tahun, sedangkan biaya operasional mencapai Rp16 miliar.
“Kalau sistemnya bisa dioptimalkan, sebenarnya bisa lebih mendekati titik keseimbangan. Kecuali kalau tarif retribusi dinaikkan, tapi itu bukan pilihan kami saat ini,” katanya.
Selain aspek fiskal, hasil asistensi juga menunjukkan sejumlah indikator pembangunan Kota Pangkalpinang berada dalam kategori baik. Angka prevalensi stunting tercatat 17,3 persen atau lebih rendah dibanding median nasional sebesar 22 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemandirian fiskal juga menjadi salah satu yang terbaik di daerah.
Meski begitu, Saparudin menegaskan bahwa reformasi belanja tetap menjadi agenda utama pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan.
“Kami akan melakukan kepatuhan secara bertahap. Yang penting sekarang adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara pelayanan kepada masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan kemampuan keuangan daerah. Semua ini membutuhkan proses dan penyesuaian yang tidak bisa dilakukan secara instan,” pungkasnya.
Mungkin Suka Ini juga:
