Cegah Korupsi, Pemerintah Libatkan 76 Kementrian, Pemprov hingga Pemkab se-Indonesia
Tak hanya itu, terdapat juga penataan aset pusat, penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi, optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah, penguatan aparat pengawasan interen Pemerintah (APIP) dalam pengawasan program pemerintah, penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana, optimalisasi pengawasan keuangan desa dan penataan aset desa, penguatan integrasi sistem informasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Saya pun memastikan, akan melakukan pengecekan langsung terkait dampak dari aksi Stranas PK. Ini penting guna mencegah terjadinya praktik korupsi, serta diharapkan meningkatkan prekonomian,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengajak semua pemimpin untuk memberikan keteladanan, bekerja dengan hati dan mengedepankan digitalisasi, dan menjaga kekompakan. (*/red)
