Cegah Korupsi, Pemerintah Libatkan 76 Kementrian, Pemprov hingga Pemkab se-Indonesia
“Sedangkan KSP berperan untuk memastikan agenda prioritas Presiden, dan KPK berperan melakukan koordinasi dan melakukan konsolidasi seluruh program pencegahan korupsi baik di instansi pemerintah maupun di internal KPK sendiri,” kata Firli.
Dijelaskannya, Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 ini terdiri dari 15 aksi yakni percepatan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan tumpang tindih perizinan berbasis lahan melalui implementasi kebijakan satu peta, pengendalian ekspor impor, peningkatan kualitas data pemilik manfaat serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa.
Selain itu, perbaikan tata kelola di kawasan pelabuhan, percepatan proses digitalisasi sertifikasi pendukung kemudahan berusaha, penguatan digitalisasi perencanaan penganggaran di tingkat pusat, daerah, dan desa, peningkatan efektivitas pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi di sub-sektor mineral dan batubara (Minerba).
