BNN Pangkalpinang Kehabisan Amunisi, Anggaran Pencegahan Narkoba Tinggal Rp7 Juta

INTRIK.ID, PANGKALPINANG – Di tengah meningkatnya ancaman peredaran narkoba di Bangka Belitung, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pangkalpinang justru harus menghadapi kenyataan pahit. Anggaran program pencegahan narkoba yang menjadi ujung tombak edukasi masyarakat dipangkas hingga 95 persen.

Kepala BNN Kota Pangkalpinang, Kombes Pol M. Nizar, mengungkapkan anggaran pencegahan yang sebelumnya sekitar Rp120 juta per tahun kini hanya tersisa sekitar Rp7 juta untuk mengakomodasi berbagai kegiatan di wilayah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah.

“Anggaran pencegahan kami dipangkas sampai 95 persen. Padahal wilayah kerja kami mencakup Pangkalpinang dan Bangka Tengah yang saat ini menjadi daerah dengan tingkat peredaran narkoba cukup tinggi di Bangka Belitung,” kata Nizar, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, dampak pemangkasan tersebut tidak hanya dirasakan di internal lembaga, tetapi juga berpotensi menghambat berbagai program yang selama ini menyentuh langsung masyarakat.

Baca juga:

Paket Narkoba Rp50 Ribu Marak di Desa, APDESI dan BNN Sepakat Perkuat Perlawanan dari Akar Rumput

Program sosialisasi bahaya narkoba di sekolah, pembentukan kader anti-narkoba di desa, penyuluhan kepada kelompok masyarakat, hingga rencana tes urine massal bagi perangkat desa terancam tidak dapat berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran.

Padahal, kata Nizar, pencegahan merupakan langkah paling efektif untuk memutus rantai penyalahgunaan narkoba sebelum masuk lebih jauh ke lingkungan masyarakat.

“Kalau pencegahan di hulu tidak berjalan karena keterbatasan anggaran, maka beban penindakan di hilir akan semakin berat. Yang paling kami khawatirkan adalah generasi muda menjadi korban,” ujarnya.

Baca juga:

Karier Tamat di Lapangan Upacara, 3 Polisi Bangka Dipecat Tidak Hormat

Bangka Tengah Jadi Perhatian

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan penanganan kasus yang dilakukan BNN, Bangka Tengah saat ini menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus terkait peredaran narkoba.

Bahkan, menurut informasi yang diterima BNN dari lapangan, narkoba sudah dapat diperoleh dengan harga relatif murah, mulai dari Rp50 ribu per paket, sehingga semakin mudah diakses kalangan remaja.

Ketua APDESI DPC Bangka Tengah, Yani Basaroni, sebelumnya juga mengakui bahwa penyebaran narkoba di sejumlah desa sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan.

Baca juga:

Punya Harta Miliaran, Wagub Babel Hellyana Divonis 4 Bulan Penjara Gara-Gara Tagihan Hotel Rp 22 Juta

“Bahkan ada warga yang meninggal dunia karena narkoba. Ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat desa,” katanya.

Efisiensi Nasional Berdampak ke Daerah

Pemangkasan anggaran yang dialami BNN Pangkalpinang merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran nasional yang juga berdampak pada BNN RI.

Dalam rapat kerja dengan DPR RI sebelumnya, BNN RI menyampaikan bahwa pagu anggaran lembaga tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga memengaruhi sejumlah program prioritas, termasuk bidang pencegahan dan rehabilitasi.

Meski demikian, Nizar menegaskan pihaknya tidak akan menyerah menghadapi kondisi tersebut. BNN Pangkalpinang akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, APDESI, TNI, Polri, sekolah, serta masyarakat untuk memastikan upaya pencegahan tetap berjalan.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi menjadi kunci. Perang melawan narkoba harus menjadi gerakan bersama karena ancamannya sudah masuk sampai ke desa-desa,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus bagi daerah-daerah yang masuk kategori rawan peredaran narkoba agar program pencegahan tidak melemah akibat keterbatasan anggaran.

“Kalau peredaran narkoba terus meningkat sementara kemampuan pencegahan berkurang, maka masyarakat yang akan menanggung dampaknya. Karena itu kami berharap ada evaluasi terhadap kebutuhan anggaran di daerah rawan seperti Bangka Belitung,” pungkasnya.