BBM Bersubsidi Nelayan Disalahgunakan, Arman : DKP Hanya Sebatas Mengeluarkan Rekomendasi
“Disini kami menilai bukan dari segi pemilik APMS/SPDN yang berperan penting, akan tetapi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bangka kuasa penuh dan Syahbandar setempat. karena mulai dari surat izin pemberitahuan berlayar ke rekomendasi(DKP) yang bisa saja menaikkan dan menurunkan jumlah liter BBM dari rekomendasi tersebut,” tambah Angga.
Bukan kaleng – kaleng bermodalkan data dimiliki pihak LSM KPMP Babel akan menindaklanjuti dugaan penyelewengan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk nelayan itu , berdasarkan pemberian surat rekomendasi dimaksud.
“Dengan di terbitkan rekomendasi oleh dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Bangka bagian tangkap ini, kami menilai dan menduga adanya penyimpangan memanfaatkan jabatan, menerbitkan rekom di luar Kabupaten Bangka perahunya. Hal ini sudah kami sampaikan ke Pj Sekda Pemprov Babel dan Pj Bupati Bangka, Kadis DKP tetapi tidak ada tindakan signifikan sampai hari ini. Apalagi baru – baru ini adanya penangkapan oleh Kriminal khusus Polda babel di Sungailiat tentang tampung BBM subsidi. salah satunya kami menduga ada subsidi nelayan jenis solar sudah pastinya kami menduga ada sangkutan dengan oknum penerbit rekom ini,kami siap bersaksi,” jelasnya.
Sebagai bagian dari kontrol sosial Angga Iswanto dengan tegas menyampaikan, LSM KPMP Babel akan melaporkan temuan mereka kepada pihak terkait, termasuk pihak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung.
“Kami LSM KPMP Babel akan melakukan tindakan lebih signifikan melaporkan hal ini ke kepolisian ataupun Inspektorat daerah, bila perlu ke Kejati Babel dan apabila ini tidak mendapatkan respon kami akan bawa ke pemerintah pusat,karena diduga oknum ini orang kuat kata berita angin jadi kami tertarik melaporkan ini ke jenjang lebih serius.
Dan tidak luput kaki juga akan melaporkan pihak AMPS/SPDN yang ada di kab bangka ini ke BPH migas agar untuk di evaluasi terkait SOP nya di lokasi,” pungkasnya.
