BBM Bersubsidi Nelayan Disalahgunakan, Arman : DKP Hanya Sebatas Mengeluarkan Rekomendasi
“Jika ada nelayan ketahuan jual BBM bukan untuk melaut, nelayan tersebut masih berhak mengambil BBM lagi. Nah kalau sudah bersentuhan dengan hukum nelayan tersebut tidak diberi lagi BBM. Jadi pengawasan setiap SPBUN itu sudah ada pihak kepolisian, jadi DKP akan sampaikan juga rekomendasi kepada pihak SPBUN nelayan yang berhak mengambil BBM. Salah satu syaratnya rekomendasi adanya Surat rekomendasi berlayar dari Syahbandar. Jadi terlepas BBM itu digunakan nelayan melaut atau tidak bukan ranah DKP lagi,” jelasnya.
Pemberitaan INTRIK.ID sebelumnya – LSM Komando Pejuang Merah Putih ( KPMP ) Babel kembali menyoroti soal surat Rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk nelayan, dikeluarkan pihak Dinas Kelautan Perikanan ( DKP ) Kabupaten Bangka. Melalui rilis resminya ketua LSM KPMP Babel Angga Iswanto mengatakan adanya dugaan penyelewengan rekomendasi dimaksud.
“Beberapa waktu lalu Pemprov Babel
meraih penghargaan di ajang Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Award 2023, kategori Pemerintah daerah terbaik dalam Membantu Program Pemerintah untuk Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi. Namun menurut kami khusus penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan masih tanda tanya besar,” kata Angga, Selasa (24/12/2024) malam.
Menurut fakta – fakta dimiliki LSM KPMP Babel, Angga Iswanto mengutarakan ada beberapa hal yang menjadi bahan kajian pihaknya, jika memang benar penyaluran BBM Bersubsidi nelayan itu sesuai dikehendaki. Mulai dari jumlah perahu, cuaca ekstrim dan lainnya.
“Khusus di pelabuhan Jelitik, sebagai warga setempat saya sangat paham betul kinerja APMS dan SPDN yang ada, sebanyak 800 lebih perahu nelayan yang parkir di pelabuhan perikanan ini tidak setiap hari turun ke laut dan tidak setiap hari juga mereka mengambil BBM solar tersebut, pertanyaan kemana BBM itu ?
apalagi dengan cuaca seperti sekarang ini banyak nelayan yang tidak melaut?diambil oleh siapa solar tersebut,ini yang harus menjadi atensi bagi penerbit rekomendasi yakni Dinas kelautan dan Perikanan Bangka bagian bidang tangkap,” ungkapnya.
Menyambung pernyataannya orang nomor satu dijajaran pengurus LSM KPMP Babel itu menyebutkan, kalau punya peran besar untuk penyaluran BBM bersubsidi nelayan lagi – lagi terletak pada surat rekomendasi, dalam hal ini pihak DKP Kabupaten Bangka.
