Bahas Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023, Bupati Bangka Merasa Spesial
“Pada kegiatan tersebut telah dilakukan pengkajian dan pembahasan oleh Pansus X, Pansus XI dan Pansus XII bersama-sama dengan OPD terkait untuk pencabutan peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011, yaitu izin belajar dan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Kabupaten Bangka dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan perizinan di Kabupaten Bangka belum bisa disahkan dan masih dalam proses pembahasan oleh Pansus XI,” jelas Ketua DPRD Bangka.
“Sedangkan hasil dari Pansus XII untuk pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan darat ini akan kita bahas lebih lanjut dengan tim berkenaan dengan adanya zona atau batas wilayah darat dengan zona laut yang belum berkoordinasi dengan instansi terkait,” tuturnya.
Sementara, Bupati Bangka Mulkan mengatakan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terasa spesial karena ini periode pertama penyusunan rancangan perubahan APBD dengan asumsi pendapatan daerah dan belanja daerah terbesar dalam sejarah Kabupaten Bangka.
“Dari sisi lain, rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 juga lebih bermakna, karena melanjutkan pelaksanaan pembangunan yang mampu mewujudkan mekanisme check and balance yang seimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.
Mulkan menjelaskan, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Bangka telah melakukan perubahan mendasar pada tata kelola pemerintahan dan reformasi fiskal untuk mewujudkan program pro rakyat dan pelayanan publik yang prima.
