APDESI Pertanyakan Etika KPU Bangka Tengah
“Jangan heran kalau dalam pelaksanaan Pemilu 2024, para Kades yang tidak dilibatkan bersikap dingin dalam pendistribusian Logistik hingga pemungutan surat suara,” ujarnya.
Roni menyarankan agar KPU Bangka Tengah kedepan membuat sekretariat sendiri diri setiap Desa dan bekerja sesuai aturan tanpa melibatkan pihak Pemerintah Desa.
“Kusus di Desa kami, sebanyak 20 RT tidak dilibatkan sama sekali, sekalipun itu sebagai petugas pengamanan. Padahal yang sering dimintai tolong mengantar surat undangan atau menunjuk rumah-rumah warga yang bakal di temui petugas KPPS itu adalah ketua RT. Jadi kedepan jangan libatkan pemerintah desa lagi,” ungkapnya.
Bahkan, Tempat Pemungutan Suara (TPS) seperti di Air Niur Desa Perlang itu berada tepat di samping rumah ketua RT, tapi ketua RTnya malah tidak dilibatkan.
“Yang tau warganya, ya Ketua RT setempat. Ya, jangan heran jika para Kades hingga ketua RT tidak melibatkan diri, dan tidak mampu mempertanggungjawabkan jika terjadi suatu hal dalam Pemilu 2024,” ujarnya.
Ronie menyebutkan, selain komunikasi yang tidak baik ke pemerintah desa, KPU juga dinilai tidak menerapkan koordinasi yang baik kepada pihak lainnya.
