
Proses pencalonan tidak segampang membalikkan telapak tangan, butuh komunikasi politik yang intens untuk mendapatkan rekomendasi dari parpol. Kembali lagi berbicara soal mensejahterakan masyarakat mungkinkah tercapai sesuai janji politik? Entah lah .
Tidak hanya proses pencalonan yang menguras energi dan biaya, dari sisi keuangan daerah pelaksanaan pilkada ulang ini puluhan milyar dana APBD terkuras. Bagaimana jurus pamungkas atasi defisit dan paslon mana yang terpilih kita tunggu saja 27 Agustus 2025 di TPS.
Sumber: Catatan Redaksi INTRIK.ID