Sejumlah ASN dan Mantan ASN Komentari, Kebijakan Perampingan OPD Pemkab Bangka

BANGKA. SUNGAILIAT. INTRIK.ID – Dalam rangka efesien anggaran Pemerintah kabupaten Bangka berencana akan merampingkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ). Dimana sejumlah OPD akan digabung menjadi satu, hal ini dilakukan disinyalir untuk efesien anggaran.

Diketahui kebijakan perampingan OPD sudah masuk dalam tahap pembahasan di DPRD kabupaten Bangka, dimana tidak lama lagi akan diparipurnakan. Pro dan kontra terhadap perampingan OPD ditubuh anggota DPRD masih bergejolak.

Namun rencana kebijakan perampingan OPD Pemkab Bangka sudah pasti menuai berbagai tanggapan dari sejumlah pihak. Seperti yang disampaikan beberapa Aparatur Sipil Negara ( ASN ) dan mantan ASN dalam acara Diskusi Publik , Sabtu ( 4/4/2026) malam bertempat di kantin Pahlawan 12.

Merespon kebijakan tersebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Baharudin Bapa saat menghadiri diskusi publik menyampaikan pertanyaan, seberapa besar nilai efisiensi anggaran dari perampingan OPD?

Baca juga:

Kamuflase Upah Lebur Timah Smelter Kawasan Industri Jelitik, Punya Siapa yang Dilebur?

“Ada sekitar Lima OPD akan digabung motif penggabungan itu untuk Efesiensi anggaran. Pertanyaan seberapa besar efesien itu? Nah ini yang menjadi kegelisahan di kalangan masyarakat maupun birokrat. Apakah masih mendapatkan jabatan baik eselon III dan II atau pejabat tinggi Pratama? Tentunya kebijakan ini tidak sembarang untuk dilaksanakan,” ungkapnya.

Menurut Baharudin Bapa program perampingan OPD sudah didengungkan pada tahun 1998, lagi – lagi dirinya bertanya apakah diberlakukan perampingan pelayanan publik lebih meningkatkan atau menurun?

“Miskin struktur kaya fungsi sudah didengungkan tahun 1998 nampak tahun ini akan diberlakukan. Pertanyaan apakah pelayanan publik lebih meningkatkan atau menurun dengan Perampingan OPD ?,” tanya Baharudin Bapa.

Baca juga:

Pembagian Upah Pungut Pajak Sudah Sesuai Aturan

Diskusi publik semangkin berkembang, melanjutkan pertanyaan Kadis Dinsos Pemkab Bangka. Mantan salah satu kepala dinas pemprov Babel Harto menyebutkan terjadi penggabungan OPD berdampak pada regenerasi pejabat eselon II.

“Ketika dilakukan penggabungan OPD itu berapa orang akan non job,terus mampu tidak pemerintah kita mendesain apa yang digabung itu. Kemudian kalau terjadi penggabungan OPD bagaimana regenerasi pejabat eselon dua,” jelasnya.

Gayung bersambut suasana diskusi publik terus bergulir dari pernyataan para peserta , kali ini mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangka Hairil menjelaskan, perampingan OPD bisa membantu efesien anggaran akan tetapi lebih baik pemerintah daerah mencari potensi peningkatan PAD.

Baca juga:

BPPKAD Bangka Tempat Basah ada Upah Pungut Pajak, Hariyadi : Soal Aturan itu Dapur, tidak Untuk Dipublikasi

“Efesiensi bisa membantu? Namun Yang kita butuhkan itu daerah harus mencari uang ( Pendapatan Asli Daerah) agar dari kekurangan anggaran pembangunan dari penggabungan OPD bisa tercukupi,” tutupnya.