
“Kita lihat jika tidak dikasih uang, masyarakat tidak mau datang. Begitu pula dengan Caleg takut diulah masyarakat,” tegasnya.
Andi mengatakan banyak hutan produksi ditanami sawit dengan adanya kebijakan pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa batas wilayah harus diperjelas agar masyarakat tahu.
“Saya rasa banyak masyarakat tidak tahu mana batas wilayah HPL, hutan lindung atau lainnya sehingga perlu adanya transparansi agar masyarakat tahu lokasi yang bisa ditanami,” ujarnya.
“Lucunya ada tempat ibadah atau fasilitas umum dan kantor desa masuk IPU PT Timah, hal itu seharusnya tidak boleh terjadi sehingga perlu dilakukan pembaruan batas-batas lokasinya,” tambah Andi.