BANGKA. SUNGAILIAT . INTRIK.ID – Merasa kurang transparan dalam pendampingan liputan kegiatan Dinas luar ( DL ) ke luar daerah Pemkab Bangka , sejumlah wartawan tergabung dalam Perkumpulan Wartawan Liputan Pemerintah Kabupaten Bangka ( PWLPKB ) menggelar rapat kordinasi.
Sesuai undangan terbuka diterbitkan Tim PWLPKB nomor : 01/PWLPKB/I/2024 tertanggal 6 Januari 2024, awalnya rapat akan digelar di Gedung Parkir DPRD Bangka. Namun karena sesuatu hal, rapat dipindahkan ke salah satu UMKM di Kantor Bupati Bangka.
Koordinator PWKLPKB Herman Saleh mengatakan, rapat dimaksud untuk menampung aspirasi para wartawan bertugas meliput kegiatan Pemkab Bangka.
“Berkaitan dengan pendampingan liputan dinas luar Pemkab Bangka ini, maksud kawan – kawan adanya transparans. artinya jika butuh wartawan tolong disampaikan bagaimana seharusnya. Kalau menggunakan dana pribadi kawan – kawan tidak masalah, menjadi persoalan jika menggunakan dana APBD, mengingat wartawan liputan Pemkab Bangka harus diperlakukan sama,’ kata Herman Saleh , Senin ( 8/1/2024) siang.
Tidak hanya persoalan dinas luar, berdasarkan aspirasi kawan – kawan wartawan, Herman Saleh juga menyampaikan soal MOU Media pemberitaan dengan Pemkab Bangka agar lebih selektif.
“Dalam rapat kordinasi tadi, juga disampaikan kawan – kawan persoalan MOU Media, dimana mereka meminta agar media yang MOU dengan Pemkab Bangka agar menempatkan wartawan aktif untuk liputan. Jangan sampai MOU dilakukan namun tidak ada wartawannya,” jelasnya.
Lebih lanjut Herman Saleh menyebutkan berdasarkan hasil kesepakatan kawan – kawan tergabung dalam PWLPKB, hasil rapat ini akan disampaikan secara audiensi dengan PJ Bupati Bangka.
“Ada 7 poin hasil rapat koordinasi, nanti akan kita sampaikan kepada PJ Bupati Bangka secara audiensi. Tindak lanjut PWLPKB akan mengirimkan surat resmi meminta jadwal audiensi,” pungkasnya.
Menyambung persoalan Transparan pendampingan dinas luar , salah satu wartawan tergabung dalam PWLPKB Bustami menyayangkan bila ada kawan wartawan ikut kegiatan disinyalir dipilih beberapa orang saja.
“Terus terang bagi saya pribadi ngak jadi masalah mau di ajak dl atau tidak bukan ukurannya, akan tetapi bagi kawan kawan yang lainnya ketika mengetahui hal tersebut, tentu sangatlah mengecewakan. lantaran kawan media yang biasa liputan di lingkungan pemkab tersebut lumayan banyak. Artinya ketika hanya beberapa orang saja yang ikut yang lainnya tidak. Pertanyaannya jika benar kawan media yang ikut dalam giat tersebut di biaya oleh pemda lantas yang lainnya bagaimana? beda kalau wartawan ikut gunakan dana pribadi,” tambahnya.
Berikut 7 poin hasil kesepakatan rapat kordinasi PWLPKB
1. Meminta pihak Pemkab Bangka untuk meroling wartawan ikut pendampingan liputan dinas luar Pemkab Bangka, jika menggunakan APBD.
2. Meminta kepada Pemkab Bangka untuk transparan dan terbuka terhadap nama – nama wartawan ikut pendampingan dinas luar.
3. Berkaitan dengan MOU media meminta Pemkab Bangka melalui dinas Kominfo, untuk menaikkan anggaran media minimal 2 Miliar/ Tahun
4. Tidak ada perlakuan khusus bagi sebagian wartawan liputan di Pemkab Bangka mengacu pada media cetak, elektronik, online.
5. Jangan adanya perbedaan dalam bahan pemberitaan tentang kegiatan Pemkab Bangka, bahan berita mohon disajikan dalam konferensi pers.
6.Meminta Pemkab Bangka melalui Dinas Kominfo agar MOU Media mewajibkan Media bersangkutan untuk menempatkan wartawan aktif. Jangan sampai MOU tapi tidak ada wartawannya.
7. Meminta Pemkab Bangka memfasilitasi kendaraan operasional liputan bagi wartawan, jika ada kegiatan Pemkab Bangka di sekitar wilayah Pemkab Bangka.
