BANGKA. BELINYU. INTRIK.ID – Setiap kebijakan pasti terjadi pro dan kontra dari berbagai pihak, terhadap kebijakan tersebut. Berbagai sudut pandang bermunculan, tak jarang menimbulkan masalah baru dari kebijakan dimaksud.
Fenomena ini terjadi di Provinsi Bangka Belitung, bagaimana tidak belum lama ini PJ Gubernur Ridwan Djamaluddin ( RD ) membuat kebijakan pertambangan timah, respon dari elemen masyarakat beragam.
Salah satunya Ormas Laskar Merah Putih ( LMP ) Markas Daerah Provinsi Bangka Belitung. Didampingi sejumlah pengurus menggunakan uniform LMP, Kadrik, SH alias Johan selaku ketua melihat langsung dilapangan dampak kebijakan pertambangan diterbitkan PJ Gubernur, Kamis ( 30/6/2022) siang.
“Kedatangan LMP dibeberapa titik ingin melihat langsung kondisi masyarakat berprofesi sebagai penambang , pasca kebijakan diterbitkan PJ Gubernur Babel. Kebetulan lokasi pertama kita uji pilih daerah Mengkubung kecamatan Belinyu. LMP akan berdialog juga bersama pedagang di pasar umum,” kata Johan.
Menurut pentolan LMP Babel itu, hasil dialog dengan masyarakat sangat memperihatinkan.
“Rata – rata kita tanyakan baik Penambang atau pedagang perekonomian mereka kurang baik, tidak beroperasinya pertambangan pendapatan masyarakat melemah,” ujar Johan.
Tokoh masyarakat setempat DD menyampaikan, kalau kebijakan dimaksud tidak pro rakyat.
“Kebijakan dibuat PJ Gubernur tidak pro rakyat, selama ini kehidupan keluarga saya sangat ketergantungan dari hasil tambang. Seharusnya PJ Gubernur sebelum buat kebijakan cipta lapangan pekerjaan terlebih dahulu,” jelas DD.
DD menyayangkan sikap APH saat penertiban aktivitas penambangan tebang pilih.
“Kami berharap LMP mampu membawa Aspirasi kami ,apalagi semacam adanya tebang pilih dari Aparat melakukan penertiban. malah TI kami dirusak saat kami tidak bekerja,”ujar DD.
Dampak kebijakan pertambangan juga dirasakan Nini pedagang pasar umum Belinyu.
“Sekaranglah jualan sepi, Kami pedagang berharap agar kegiatan tambang rakyat tetap berjalan seperti semula,” tutup Nini.
