Korupsi Kini Makin Menjadi
Edhy Prabowo merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Jokowi. Ia terbukti menerima suap terkait pengurusan izin budi daya lobster dan ekspor benih benur lobster (BBL) sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir benih benur lobster.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahwari terbukti melakukan tindak korupsi dalam kasus suap terkait pengurusan proposal dana hibah KONI dan gratifikasi dari sejumlah pihak. Imam bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum, dinilai terbukti terbukti menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar dari mantan Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan mantan Bendahara KONI Johnny E Awuy.
Mantan Menteri Sosial Idrus Marham menjadi menteri pertama di era Presiden Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi. Idrus terbukti menerima suap Rp 2,250 miliar dari pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Pemberian uang tersebut terkait proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. (Kompas.com, 12/10/2023)
Inilah jajaran kasus yang menjadi bukti bahwa negeri ini belum terbebas dari korupsi. Malahan kini masih ada kasus baru yang terjadi. Apa penyebabnya?
Kapitalisme Akar Masalah Korupsi yang Tak Kunjung Berhenti
Negeri ini memang menganut demokrasi yang aturannya ditetapkan atas dasar musyawarah oleh para wakil rakyat. Maka mereka berhak membuat hukum yang sesuai kesepakatan. Maka hal ini menjadikan kebijakan yang tidak berpatokan pada islam kaffah dari Sang Maha Kuasa dan Pencipta. Hal ini dinamakan sistem aturan hidup ala sekulerisme yaitu bebas menetapkan aturan tanpa aturan dari Sang Pencipta. Selain itu, kapitalisme yang membuat kebijakan berpihak pada pemilik modal (penguasa dan penguasa). Maka kalau aturan ini masih diterapkan maka pemberantasan korupsi akan terus jadi ilusi.
Selain itu, sistem demokrasi yang berbiaya mahal telah menyebabkan para calon penguasa harus memiliki dana besar untuk memenangkan kontestasi. Setelah berkuasa, mereka akan memanfaatkan jabatannya agar balik modal. Mereka juga membuat aturan dan kebijakan pesanan sesuai dengan kehendak para cukong yang sudah mendanai mereka untuk melaju ke medan politik.
Adapun faktor kesempatan terwujud karena lemahnya hukum di Indonesia. Banyak koruptor yang melenggang dengan bebas karena bisa membeli hukum. Adapun koruptor yang tertangkap dan dipenjara, mereka tidak bertobat karena hukuman yang diterima tidak menjerakan. Mereka juga leluasa beraktivitas di dalam lapas karena mendapatkan fasilitas mewah. Alhasil, sistem demokrasi sekuler merupakan penyebab maraknya korupsi di Indonesia. Oleh karenanya, sistem ini harus diganti dengan sistem Islam yang sahih.
Islam Solusi Tuntaskan Korupsi
