Izin Terbit Bukan Kiamat: Stop Politisasi Tambang, Perkuat Pengawasan!
Bangka Tengah, misalnya, masih menghadapi persoalan ketenagakerjaan. Data mengenai tingkat pengangguran menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap lapangan pekerjaan tetap menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Dalam kondisi seperti itu, setiap peluang investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja tentu patut dipertimbangkan secara objektif.
Bukan berarti setiap investasi harus diterima tanpa syarat.
Sebaliknya, investasi harus masuk dengan aturan yang jelas, memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, memenuhi kewajiban lingkungan, serta diawasi secara ketat.
Kita tidak bisa hanya berkata, “tolak tambang demi lingkungan,” tanpa membicarakan dari mana masyarakat memperoleh pekerjaan dan bagaimana ekonomi daerah bergerak.
Namun demikian, kita juga tidak boleh menggunakan alasan lapangan pekerjaan untuk membenarkan kerusakan lingkungan.
Keduanya harus berjalan beriringan.
Lingkungan harus dijaga, sementara kesejahteraan masyarakat juga harus diperjuangkan.
Jangan Jadikan Izin sebagai Kambing Hitam
Jika ada perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan, persoalannya bukan sekadar izin. Yang harus diperiksa adalah bagaimana izin tersebut dijalankan dan apakah perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya.
Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai aturan harus dilakukan.
Begitu pula apabila ditemukan oknum pejabat atau pihak tertentu yang menyalahgunakan kewenangan dalam proses perizinan, penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Jangan sampai perusahaan yang nakal berlindung di balik legalitas izin.
Sebaliknya, jangan sampai isu lingkungan digunakan sebagai alasan untuk menutup seluruh ruang investasi tanpa mempertimbangkan dampak ekonominya bagi masyarakat.
Kita membutuhkan posisi yang lebih dewasa: kritik tetap diperlukan, tetapi kritik harus berbasis data. Pengawasan harus kuat, tetapi tidak boleh berubah menjadi penghakiman.
Transparansi Harus Menjadi Jalan Tengah
Jika masyarakat menginginkan pengawasan pertambangan yang lebih kuat, pemerintah seharusnya menjawabnya dengan transparansi.
Informasi mengenai izin usaha pertambangan, wilayah kerja, kewajiban lingkungan, hingga hasil pengawasan perlu dibuka sejauh diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
