Gibran Sudah Mundur, Apakah Proses Hukum Terkait Ijazahnya Tetap Berjalan?
Putusan MA dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 secara khusus menyangkut keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan kementerian.
Karena itu, putusan tersebut tidak bisa langsung dimaknai sebagai penetapan adanya tindak pidana oleh Gibran.
Jika terdapat dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan proses penerbitan atau penggunaan dokumen tersebut, penanganannya harus melalui mekanisme hukum tersendiri, berdasarkan bukti dan unsur pidana yang relevan.
Aparat penegak hukum juga harus memastikan apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta apakah terdapat bukti yang cukup untuk melanjutkan proses hukum.
Dengan kata lain, mundurnya Gibran tidak otomatis menutup kemungkinan pemeriksaan hukum apabila memang ditemukan dasar dan bukti yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.
Persoalan Konstitusional Masih Menjadi Perhatian
Selain persoalan kemungkinan pertanggungjawaban hukum, pembatalan dokumen penyetaraan pendidikan juga menyisakan pertanyaan mengenai konsekuensi konstitusional terhadap pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
Sebab, dokumen tersebut berkaitan dengan persyaratan pendidikan yang digunakan ketika mendaftar sebagai calon Wakil Presiden.
Sementara itu, mekanisme pemakzulan berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 memiliki jalur tersendiri, mulai dari DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan MPR.
Kini, setelah Gibran mengundurkan diri, jalur pemberhentian melalui mekanisme tersebut tidak dilanjutkan.
Namun, persoalan mengenai keabsahan dokumen pendidikan dan konsekuensi hukumnya tetap perlu ditempatkan sesuai kewenangan masing-masing lembaga negara.
