Gibran Ingin Tempuh Jalur PTUN Meskipun Sudah Ada Lutusan MA, Bisakah?
INTRIK.ID, JAKARTA – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya tidak sah dan batal demi hukum, muncul pertanyaan: masih adakah jalan hukum yang bisa ditempuh Gibran melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)?
Persoalan ini menarik karena sebelumnya Gibran menyatakan siap membuka dokumen pendidikannya di hadapan pengadilan. Namun, perkara yang menjadi ruang pembuktian tersebut justru berakhir setelah penggugat mencabut gugatan.
Sementara itu, MA telah mengetuk palu melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Putusan tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan itu sekaligus memerintahkan pejabat terkait untuk mencabut surat yang menjadi objek sengketa.
Gibran Pernah Siap Buka Dokumen Pendidikan
Sebelumnya, Gibran menyatakan siap menunjukkan dokumen pendidikannya dalam proses persidangan PTUN.
Pernyataan tersebut muncul ketika PT Mercy Toga Kirana mengajukan gugatan melalui kuasa hukum Denny Indrayana.
Kesempatan itu sempat menjadi perhatian publik karena pengadilan berpotensi menjadi tempat untuk menguji dokumen pendidikan Gibran secara terbuka.
Namun, perkembangan perkara justru berubah. Pada 29 Oktober 2026, pihak penggugat mencabut gugatan tersebut.
Dengan demikian, belum terjadi pembuktian materiil melalui persidangan atas gugatan itu sebagaimana yang sempat menjadi perhatian publik.
Gibran pun belum dapat dikatakan telah mengajukan gugatan baru untuk melawan putusan MA.
Yusril: Putusan MA Sudah Final
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan penjelasan mengenai konsekuensi putusan MA.
Menurut Yusril, putusan kasasi tersebut bersifat final. Gibran juga bukan pihak tergugat dalam perkara yang diputus MA sehingga tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut sebagai pihak dalam perkara.
