Gibran Ingin Tempuh Jalur PTUN Meskipun Sudah Ada Lutusan MA, Bisakah?
Yusril menjelaskan bahwa pihak tergugat merupakan pejabat di lingkungan kementerian pendidikan yang menerbitkan surat penyetaraan.
Karena itu, putusan MA harus dilaksanakan oleh pejabat yang menjadi pihak dalam perkara sesuai amar putusan.
Putusan tersebut juga memiliki konsekuensi berlaku surut atau dikenal dengan istilah ex tunc, yakni akibat hukumnya dihitung sejak keputusan administrasi diterbitkan.
Penjelasan Yusril ini memperlihatkan bahwa persoalan hukum tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengajukan gugatan baru tanpa memperhatikan objek dan kedudukan hukum para pihak.
Apakah Gibran Masih Bisa Mengajukan Gugatan ke PTUN?
Secara hukum, seseorang dapat mengajukan gugatan ke PTUN apabila memiliki kepentingan hukum yang dirugikan oleh keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan dan memenuhi persyaratan hukum acara.
Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika objek yang hendak dipersoalkan sudah diperiksa hingga tingkat kasasi di MA.
Gibran tidak bisa menggunakan PTUN sebagai pengadilan banding untuk membatalkan putusan kasasi MA. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati dan dilaksanakan.
Meski begitu, bukan berarti semua kemungkinan gugatan baru tertutup.
Apabila terdapat keputusan atau tindakan administrasi lain yang berbeda, serta Gibran memiliki kedudukan hukum dan memenuhi persyaratan pengajuan gugatan, persoalan tersebut dapat dinilai melalui jalur hukum tersendiri.
Tetapi gugatan baru tidak dapat sekadar digunakan untuk mengulang perkara yang objeknya sudah diputus secara final.
Dengan kata lain, ruang hukum yang mungkin tersedia sangat bergantung pada objek gugatan, kepentingan hukum penggugat, serta ketentuan hukum acara yang berlaku.
Putusan MA Tidak Otomatis Mencopot Gibran
Hal lain yang perlu dipisahkan adalah keabsahan surat penyetaraan pendidikan dengan status Gibran sebagai Wakil Presiden.
