Gibran Ingin Tempuh Jalur PTUN Meskipun Sudah Ada Lutusan MA, Bisakah?
Putusan MA memang menyatakan surat penyetaraan yang menjadi objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum. Namun, putusan tersebut tidak secara langsung memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Dalam ketentuan tersebut, pemberhentian harus melalui proses yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Karena itu, putusan mengenai keabsahan dokumen administrasi tidak boleh langsung disamakan dengan keputusan pemberhentian pejabat negara.
Publik Menunggu Langkah Berikutnya
Kini terdapat sejumlah pertanyaan yang masih membutuhkan penjelasan.
Apakah Gibran akan mengajukan gugatan baru dengan objek administrasi berbeda? Bagaimana kementerian terkait melaksanakan amar putusan MA? Dan bagaimana dampak putusan tersebut terhadap proses verifikasi persyaratan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berdasarkan dokumen dan proses hukum, bukan sekadar perdebatan politik.
Satu hal yang sudah jelas, putusan MA tidak bisa diabaikan. Pejabat yang menjadi pihak dalam perkara wajib melaksanakan putusan sesuai amar pengadilan.
Sementara itu, apabila Gibran ingin menempuh jalur hukum lain, langkah tersebut harus memiliki dasar, objek sengketa, dan kedudukan hukum yang jelas.
Polemik ini akhirnya bukan hanya tentang apakah Gibran masih bisa mencari jalan hukum, tetapi juga bagaimana negara memastikan putusan pengadilan dilaksanakan tanpa mengabaikan hak setiap warga negara untuk memperoleh kepastian hukum.
