Gibran Ingin Tempuh Jalur PTUN Meskipun Sudah Ada Lutusan MA, Bisakah?
INTRIK.ID, JAKARTA – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya tidak sah dan batal demi hukum, muncul pertanyaan: masih adakah jalan hukum yang bisa ditempuh Gibran melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)?
Persoalan ini menarik karena sebelumnya Gibran menyatakan siap membuka dokumen pendidikannya di hadapan pengadilan. Namun, perkara yang menjadi ruang pembuktian tersebut justru berakhir setelah penggugat mencabut gugatan.
Sementara itu, MA telah mengetuk palu melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Putusan tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan itu sekaligus memerintahkan pejabat terkait untuk mencabut surat yang menjadi objek sengketa.
Gibran Pernah Siap Buka Dokumen Pendidikan
Sebelumnya, Gibran menyatakan siap menunjukkan dokumen pendidikannya dalam proses persidangan PTUN.
Pernyataan tersebut muncul ketika PT Mercy Toga Kirana mengajukan gugatan melalui kuasa hukum Denny Indrayana.
Kesempatan itu sempat menjadi perhatian publik karena pengadilan berpotensi menjadi tempat untuk menguji dokumen pendidikan Gibran secara terbuka.
Namun, perkembangan perkara justru berubah. Pada 29 Oktober 2026, pihak penggugat mencabut gugatan tersebut.
Dengan demikian, belum terjadi pembuktian materiil melalui persidangan atas gugatan itu sebagaimana yang sempat menjadi perhatian publik.
Gibran pun belum dapat dikatakan telah mengajukan gugatan baru untuk melawan putusan MA.
Yusril: Putusan MA Sudah Final
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan penjelasan mengenai konsekuensi putusan MA.
Menurut Yusril, putusan kasasi tersebut bersifat final. Gibran juga bukan pihak tergugat dalam perkara yang diputus MA sehingga tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut sebagai pihak dalam perkara.
Yusril menjelaskan bahwa pihak tergugat merupakan pejabat di lingkungan kementerian pendidikan yang menerbitkan surat penyetaraan.
Karena itu, putusan MA harus dilaksanakan oleh pejabat yang menjadi pihak dalam perkara sesuai amar putusan.
Putusan tersebut juga memiliki konsekuensi berlaku surut atau dikenal dengan istilah ex tunc, yakni akibat hukumnya dihitung sejak keputusan administrasi diterbitkan.
Penjelasan Yusril ini memperlihatkan bahwa persoalan hukum tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengajukan gugatan baru tanpa memperhatikan objek dan kedudukan hukum para pihak.
Apakah Gibran Masih Bisa Mengajukan Gugatan ke PTUN?
Secara hukum, seseorang dapat mengajukan gugatan ke PTUN apabila memiliki kepentingan hukum yang dirugikan oleh keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan dan memenuhi persyaratan hukum acara.
Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika objek yang hendak dipersoalkan sudah diperiksa hingga tingkat kasasi di MA.
Gibran tidak bisa menggunakan PTUN sebagai pengadilan banding untuk membatalkan putusan kasasi MA. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati dan dilaksanakan.
Meski begitu, bukan berarti semua kemungkinan gugatan baru tertutup.
Apabila terdapat keputusan atau tindakan administrasi lain yang berbeda, serta Gibran memiliki kedudukan hukum dan memenuhi persyaratan pengajuan gugatan, persoalan tersebut dapat dinilai melalui jalur hukum tersendiri.
Tetapi gugatan baru tidak dapat sekadar digunakan untuk mengulang perkara yang objeknya sudah diputus secara final.
Dengan kata lain, ruang hukum yang mungkin tersedia sangat bergantung pada objek gugatan, kepentingan hukum penggugat, serta ketentuan hukum acara yang berlaku.
Putusan MA Tidak Otomatis Mencopot Gibran
Hal lain yang perlu dipisahkan adalah keabsahan surat penyetaraan pendidikan dengan status Gibran sebagai Wakil Presiden.
Putusan MA memang menyatakan surat penyetaraan yang menjadi objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum. Namun, putusan tersebut tidak secara langsung memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Dalam ketentuan tersebut, pemberhentian harus melalui proses yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Karena itu, putusan mengenai keabsahan dokumen administrasi tidak boleh langsung disamakan dengan keputusan pemberhentian pejabat negara.
Publik Menunggu Langkah Berikutnya
Kini terdapat sejumlah pertanyaan yang masih membutuhkan penjelasan.
Apakah Gibran akan mengajukan gugatan baru dengan objek administrasi berbeda? Bagaimana kementerian terkait melaksanakan amar putusan MA? Dan bagaimana dampak putusan tersebut terhadap proses verifikasi persyaratan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berdasarkan dokumen dan proses hukum, bukan sekadar perdebatan politik.
Satu hal yang sudah jelas, putusan MA tidak bisa diabaikan. Pejabat yang menjadi pihak dalam perkara wajib melaksanakan putusan sesuai amar pengadilan.
Sementara itu, apabila Gibran ingin menempuh jalur hukum lain, langkah tersebut harus memiliki dasar, objek sengketa, dan kedudukan hukum yang jelas.
Polemik ini akhirnya bukan hanya tentang apakah Gibran masih bisa mencari jalan hukum, tetapi juga bagaimana negara memastikan putusan pengadilan dilaksanakan tanpa mengabaikan hak setiap warga negara untuk memperoleh kepastian hukum.
