AAZM Divonis 8 Bulan , Kuasa Hukum Frida Gunadi Desak Polda Babel Usut Pihak Lain
BANGKA. SUNGAILIAT. INTRIK.ID – Fakta persidangan perkara audit tambak udang milik Frida Gunadi mulai memunculkan pertanyaan serius terkait keterlibatan pihak lain. Kuasa hukum Frida Gunadi dari Sumin & Partners Law Office kini mendesak Polda Kepulauan Bangka Belitung tidak berhenti menelusuri pihak yang membuat dan menandatangani laporan audit.
Desakan tersebut disampaikan setelah sejumlah fakta terungkap dalama proses persidangan perkara Dr. Anik Agustina Zeny Mahatmawati di Pengadilan Negeri Sungailiat. Dalam perkara itu, terdakwa Dr. Anik Agustina Zeny Mahatmawati dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena menjalani profesi akuntan publik tanpa kewenangan berdasarkan Putusan Nomor 245/Pid.B/2026/PN Sgl.
Kuasa hukum Frida Gunadi, Badiuz Adha, menilai fakta persidangan itu membuka ruang bagi penyidik untuk mendalami lebih jauh siapa saja pihak yang memiliki peran dalam proses lahirnya laporan audit yang kini dipersoalkan.Menurutnya, perkara tidak semestinya hanya dilihat dari sisi pelaksana audit, sebab dalam persidangan turut terungkap adanya komunikasi dan arahan dari pihak lain.
Berdasarkan uraian fakta dalam putusan, Dr. Anik Agustina Zeny Mahatmawati mengaku dihubungi Dr. Andi Kusuma pada 17 Desember 2025.Dalam komunikasi itu, terdakwa diminta menyimpulkan hasil audit usaha tambak udang yang sebelumnya telah dilakukan pada Maret 2025. Fakta lainnya, terdakwa mengaku sempat menghendaki pertemuan langsung dengan Frida Gunadi.
Namun, pertemuan itu tidak terlaksana karena menurut keterangan terdakwa, Dr. Andi Kusuma menyampaikan bahwa pertemuan itu tidak diperlukan. Tak hanya itu, terdakwa juga sempat menyampaikan keberatan ketika diminta membuat laporan audit menggunakan kop surat Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati & Rekan.
Keberatan tersebut didasari alasan bahwa pekerjaan itu berlangsung pada Desember 2025. Namun, pihak yang disebut dalam putusan justru meminta agar laporan audit tetap menggunakan kop surat kantor akuntan publik tersebut.
Bagi Badiuz, rangkaian fakta itu bukan persoalan sepele. Ia mempertanyakan sejauh mana penyidik Polda Babel telah menelusuri peran para pihak yang muncul dalam persidangan, terutama terkait komunikasi, arahan, hingga permintaan pembuatan laporan audit.
