AAZM Divonis 8 Bulan , Kuasa Hukum Frida Gunadi Desak Polda Babel Usut Pihak Lain
“Kami melihat fakta persidangan ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan yang hanya melibatkan pelaksana audit. Ada rangkaian peristiwa yang perlu diungkap secara utuh, termasuk siapa yang menghubungi, memberikan arahan, hingga meminta agar laporan audit tersebut dibuat. Karena itu, kami mempertanyakan sejauh mana penyidik Polda Babel telah mendalami peran pihak-pihak yang disebut dalam persidangan,” tegas Badiuz Adha dalam rilisnya, Senin (9/11/2026).
Ia juga mempertanyakan apakah pihak yang disebut memberikan perintah telah diperiksa secara menyeluruh, termasuk perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, hingga penggunaan hasil audit. Menurut pengacara muda itu, penyidik perlu mendalami kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana pihak lain berdasarkan fakta dan alat bukti yang tersedia.
“Kami tidak minta seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa bukti. Namun, apabila terdapat fakta dan alat bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak lain, tentu hal tersebut harus ditindaklanjuti secara profesional. Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada orang yang membuat dan menandatangani laporan audit, sementara pihak yang diduga memberikan arahan atau perintah justru tidak tersentuh proses pendalaman hukum,” ujarnya.
Badiuz pun menyentil, dalam perspektif hukum pidana, bahwa pihak yang diduga menyuruh melakukan suatu tindak pidana juga dapat dimintai pertanggungjawaban, bila unsur-unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam hukum pidana terpenuhi. Karena itu, ia menilai fakta persidangan mengenai komunikasi dan arahan kepada terdakwa mesti menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk melakukan pendalaman lebih lanjut.
Tak hanya meminta penyidik bergerak, Badiuz juga meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung memberikan perhatian serius terhadap perkara tersebut. Ia mengingatkan agar proses penyidikan berjalan objektif, profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
Pihaknya turut meminta penjelasan mengenai sejauh mana pemeriksaan terhadap pihak yang disebut dalam persidangan telah dilakukan, termasuk alasan apabila yang bersangkutan belum dimintai pertanggungjawaban hukum.
“Dalam perkara ini, kami ingin memastikan seluruh rangkaian peristiwa benar-benar diungkap. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terbukti memiliki keterlibatan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Badiuz.
