AAZM Divonis 8 Bulan , Kuasa Hukum Frida Gunadi Desak Polda Babel Usut Pihak Lain
Ia menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata mengenai vonis terhadap Dr. Anik. Perkara tersebut, kata Badiuz, menyangkut upaya untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa yang menyebabkan penerbitan laporan audit yang kemudian dipersoalkan dan menimbulkan kerugian bagi pelapor.
Menurutnya, penegakan hukum tak boleh berhenti pada orang yang berada di ujung proses. Seluruh rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang terbukti terlibat harus diungkap sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Rangkaian sengketa hukum ini sendiri bermula dari konflik internal kepemilikan tambak udang antara Frida Gunadi dengan pihak pengurus yang mengklaim hak atas aset tanpa penyertaan modal.
Di tengah sengketa, Frida menyepakati jasa audit keuangan yang ditawarkan oleh advokat Andi Kusuma senilai Rp250 juta, dan disebutkan telah membayarkan uang muka sebesar Rp100 juta. Namun menurut keterangan kuasa hukum Friada, proses audit yang dijanjikan tidak pernah direalisasikan.
Frida justru diarahkan menandatangani dokumen kesepakatan damai yang di dalamnya memuat klausa bahwa audit seolah-olah telah dilakukan sebagai dasar pengalihan dan pembagian aset tambak kepada pengurus.
Merasa jika masalah tersebut tak kunjung tuntas, dan menanggung kerugian materiil yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp5 miliar, Frida lantas menempuh jalur hukum dengan melaporkan Andi Kusuma ke pihak kepolisian hingga perkaranya kini naik ke persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat.
Sumber: Sumin & PARTNERS LAW OFFICE
