AAZM Divonis 8 Bulan , Kuasa Hukum Frida Gunadi Desak Polda Babel Usut Pihak Lain
BANGKA. SUNGAILIAT. INTRIK.ID – Fakta persidangan perkara audit tambak udang milik Frida Gunadi mulai memunculkan pertanyaan serius terkait keterlibatan pihak lain. Kuasa hukum Frida Gunadi dari Sumin & Partners Law Office kini mendesak Polda Kepulauan Bangka Belitung tidak berhenti menelusuri pihak yang membuat dan menandatangani laporan audit.
Desakan tersebut disampaikan setelah sejumlah fakta terungkap dalama proses persidangan perkara Dr. Anik Agustina Zeny Mahatmawati di Pengadilan Negeri Sungailiat. Dalam perkara itu, terdakwa Dr. Anik Agustina Zeny Mahatmawati dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena menjalani profesi akuntan publik tanpa kewenangan berdasarkan Putusan Nomor 245/Pid.B/2026/PN Sgl.
Kuasa hukum Frida Gunadi, Badiuz Adha, menilai fakta persidangan itu membuka ruang bagi penyidik untuk mendalami lebih jauh siapa saja pihak yang memiliki peran dalam proses lahirnya laporan audit yang kini dipersoalkan.Menurutnya, perkara tidak semestinya hanya dilihat dari sisi pelaksana audit, sebab dalam persidangan turut terungkap adanya komunikasi dan arahan dari pihak lain.
Berdasarkan uraian fakta dalam putusan, Dr. Anik Agustina Zeny Mahatmawati mengaku dihubungi Dr. Andi Kusuma pada 17 Desember 2025.Dalam komunikasi itu, terdakwa diminta menyimpulkan hasil audit usaha tambak udang yang sebelumnya telah dilakukan pada Maret 2025. Fakta lainnya, terdakwa mengaku sempat menghendaki pertemuan langsung dengan Frida Gunadi.
Namun, pertemuan itu tidak terlaksana karena menurut keterangan terdakwa, Dr. Andi Kusuma menyampaikan bahwa pertemuan itu tidak diperlukan. Tak hanya itu, terdakwa juga sempat menyampaikan keberatan ketika diminta membuat laporan audit menggunakan kop surat Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati & Rekan.
Keberatan tersebut didasari alasan bahwa pekerjaan itu berlangsung pada Desember 2025. Namun, pihak yang disebut dalam putusan justru meminta agar laporan audit tetap menggunakan kop surat kantor akuntan publik tersebut.
Bagi Badiuz, rangkaian fakta itu bukan persoalan sepele. Ia mempertanyakan sejauh mana penyidik Polda Babel telah menelusuri peran para pihak yang muncul dalam persidangan, terutama terkait komunikasi, arahan, hingga permintaan pembuatan laporan audit.
“Kami melihat fakta persidangan ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan yang hanya melibatkan pelaksana audit. Ada rangkaian peristiwa yang perlu diungkap secara utuh, termasuk siapa yang menghubungi, memberikan arahan, hingga meminta agar laporan audit tersebut dibuat. Karena itu, kami mempertanyakan sejauh mana penyidik Polda Babel telah mendalami peran pihak-pihak yang disebut dalam persidangan,” tegas Badiuz Adha dalam rilisnya, Senin (9/11/2026).
Ia juga mempertanyakan apakah pihak yang disebut memberikan perintah telah diperiksa secara menyeluruh, termasuk perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, hingga penggunaan hasil audit. Menurut pengacara muda itu, penyidik perlu mendalami kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana pihak lain berdasarkan fakta dan alat bukti yang tersedia.
“Kami tidak minta seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa bukti. Namun, apabila terdapat fakta dan alat bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak lain, tentu hal tersebut harus ditindaklanjuti secara profesional. Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada orang yang membuat dan menandatangani laporan audit, sementara pihak yang diduga memberikan arahan atau perintah justru tidak tersentuh proses pendalaman hukum,” ujarnya.
Badiuz pun menyentil, dalam perspektif hukum pidana, bahwa pihak yang diduga menyuruh melakukan suatu tindak pidana juga dapat dimintai pertanggungjawaban, bila unsur-unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam hukum pidana terpenuhi. Karena itu, ia menilai fakta persidangan mengenai komunikasi dan arahan kepada terdakwa mesti menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk melakukan pendalaman lebih lanjut.
Tak hanya meminta penyidik bergerak, Badiuz juga meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung memberikan perhatian serius terhadap perkara tersebut. Ia mengingatkan agar proses penyidikan berjalan objektif, profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
Pihaknya turut meminta penjelasan mengenai sejauh mana pemeriksaan terhadap pihak yang disebut dalam persidangan telah dilakukan, termasuk alasan apabila yang bersangkutan belum dimintai pertanggungjawaban hukum.
“Dalam perkara ini, kami ingin memastikan seluruh rangkaian peristiwa benar-benar diungkap. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terbukti memiliki keterlibatan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Badiuz.
Ia menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata mengenai vonis terhadap Dr. Anik. Perkara tersebut, kata Badiuz, menyangkut upaya untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa yang menyebabkan penerbitan laporan audit yang kemudian dipersoalkan dan menimbulkan kerugian bagi pelapor.
Menurutnya, penegakan hukum tak boleh berhenti pada orang yang berada di ujung proses. Seluruh rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang terbukti terlibat harus diungkap sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Rangkaian sengketa hukum ini sendiri bermula dari konflik internal kepemilikan tambak udang antara Frida Gunadi dengan pihak pengurus yang mengklaim hak atas aset tanpa penyertaan modal.
Di tengah sengketa, Frida menyepakati jasa audit keuangan yang ditawarkan oleh advokat Andi Kusuma senilai Rp250 juta, dan disebutkan telah membayarkan uang muka sebesar Rp100 juta. Namun menurut keterangan kuasa hukum Friada, proses audit yang dijanjikan tidak pernah direalisasikan.
Frida justru diarahkan menandatangani dokumen kesepakatan damai yang di dalamnya memuat klausa bahwa audit seolah-olah telah dilakukan sebagai dasar pengalihan dan pembagian aset tambak kepada pengurus.
Merasa jika masalah tersebut tak kunjung tuntas, dan menanggung kerugian materiil yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp5 miliar, Frida lantas menempuh jalur hukum dengan melaporkan Andi Kusuma ke pihak kepolisian hingga perkaranya kini naik ke persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat.
Sumber: Sumin & PARTNERS LAW OFFICE
