Gibran Sudah Mundur, Apakah Proses Hukum Terkait Ijazahnya Tetap Berjalan?
Sebelumnya, polemik putusan MA tersebut mendorong sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah awal pemakzulan Gibran.
Sedikitnya 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan tersebut.
Namun, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026), agenda rapat paripurna DPR untuk membahas usulan HMP dibatalkan.
Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyatakan proses HMP tidak dilanjutkan karena objek yang hendak diproses sudah tidak ada.
Penghentian jalur pemakzulan tersebut sejalan dengan Pasal 117 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Aturan itu menyebutkan apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri sebelum MPR mengambil keputusan pemberhentian, sidang paripurna MPR untuk memutuskan usulan tersebut tidak dilanjutkan.
Artinya, Gibran tidak lagi diproses melalui mekanisme pemakzulan karena telah menyatakan berhenti dari jabatannya.
Tetapi, penghentian proses politik tersebut tidak otomatis membatalkan putusan MA maupun menghapus konsekuensi hukum dari pembatalan dokumen pendidikan yang telah diputuskan pengadilan.
Apakah Gibran Bisa Tetap Dimintai Pertanggungjawaban Hukum?
Pertanyaan berikutnya adalah apakah masih ada kemungkinan proses hukum terhadap Gibran setelah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden.
Secara prinsip, pengunduran diri dari jabatan publik tidak memberikan kekebalan hukum terhadap seseorang.
Namun, harus dibedakan antara persoalan administrasi negara, pemenuhan persyaratan pencalonan, dan dugaan tindak pidana.
