Gibran Sudah Mundur, Apakah Proses Hukum Terkait Ijazahnya Tetap Berjalan?
INTRIK.ID, JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak serta-merta mengakhiri seluruh persoalan hukum yang menyeret namanya.
Meski proses pemakzulan melalui DPR dipastikan tidak dilanjutkan, polemik keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi salah satu dasar pencalonannya sebagai Wakil Presiden masih menyisakan persoalan hukum dan konstitusional.
Persoalan ini mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan H.M. Subhan terkait Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok pada 30 Oktober 2026, MA menyatakan surat keterangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019 tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
MA juga memerintahkan kementerian terkait mencabut surat keterangan tersebut.
Putusan itu kemudian ditindaklanjuti Kemendikdasmen melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 tentang pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut putusan MA tersebut telah bersifat final.
Menurut Yusril, pembatalan surat keterangan itu berlaku sejak dokumen diterbitkan pada 2019 atau bersifat ex tunc.
Dengan demikian, dokumen penyetaraan pendidikan yang sebelumnya digunakan Gibran tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Namun, putusan MA tersebut merupakan perkara tata usaha negara yang menguji keabsahan dokumen administrasi. Putusan itu tidak dengan sendirinya merupakan putusan pidana yang menyatakan Gibran melakukan tindak kejahatan.
Pemakzulan Berhenti, Bukan Berarti Semua Persoalan Selesai
