Devisit Capai Rp 200 M, Taufik: Kami Sudah Sering Ingatkan

BANGKA, INTRIK.ID — Sejak terpilih menjadi bupati dan wakil bupati bangka, Fraksi Gerindra DPRD Bangka menilai kepemimpinan Mulkan dan Syahbudin tidak inovatif dalam memaksimalkan pajak dan retribusi daerah.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bangka, Taufik Koriyanto mengatakan saat penyampaian Raperda APBD maupun laporan pertanggungjawaban bupati dari 2019 dan 2020 tidak ada peningkatan yang berarti.

“Seharusnya bupati bangka menggenjot beberapa OPD terkait untuk lebih kreatif dan inovatif lagi guna memaksimalkan pajak dan retribusi daerah,” ungkapnya, Selasa (3/8/2021).

Pihaknya sendiri sudah berkali-kali mengingatkan agar dalam penyusunan program kerja baik jangka pendek maupun menengah harus terukur, efektif dan efisien.

Baca juga:

Kamuflase Upah Lebur Timah Smelter Kawasan Industri Jelitik, Punya Siapa yang Dilebur?

“Setiap dalam pandangan umum maupun pandangan akhir fraksi selalu kami ingatkan karena yang dilihat bukanlah berapa banyak serapan anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi dampak dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat kita dengan tujuan pensejahtraan,” terang Taufik.

Dampak dari minimnya PAD tersebut berimbas pada pembangunan infrastruktur, hiba hingga bantuan lainnya untuk masyarakat. Hal itu diungkapkan masyarakat saat para anggota dewan melakukan reses.

“Saat reses kemarin banyak masyarakat mengeluh tidak adanya pembangunan jalan, jembatan, rumah sekolah rusak, tidak ada tambatan perahu, lampu jalan, tidak ada bantuan bibit pertanian, bantuan perahu dan alat tangkap nelayan, rusaknya objek wisata akibat pertambangan hingga sulitnya mendapat pekerjaan,” pungkasnya.

Baca juga:

Pembagian Upah Pungut Pajak Sudah Sesuai Aturan

Ia menyadari bahwa saat ini masih dalam pandemi covid 19, namun bukan berarti tidak ada solusi untuk mengatasinya.

“Solusinya sudah kita sampaikan mulai meniadakan TPP beban kerja hingga merampingkan honorer yang terlalu banyak karena tidak sesuai dengan kerjanya. Dengan begitu akan meringankan APBD kita, apalagi saat ini kita mengalami devisit hingga 200 miliar,” tegas Taufik.(red)

Baca juga:

BPPKAD Bangka Tempat Basah ada Upah Pungut Pajak, Hariyadi : Soal Aturan itu Dapur, tidak Untuk Dipublikasi