PANGKALPINANG. INTRIK.ID – Masih santer terdengar beberapa waktu lalu, polemik Partai Demokrat mencuat ke publik. Parti berlambang mercy itu mengalami dinamika terjadi Kongres Luar Biasa ( KLB ). bertempat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara oleh sejumlah pihak.
Menyikapi KLB dimaksud, para kader partai yang dinahkodai Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) tidak tinggal diam. Sejumlah langkah diambil guna meluruskan status sah Partai Demokrat.
Dampak dari KLB tidak hanya dirasakan oleh DPP Partai Demokrat, namun berhimbas sampai pengurus daerah. Seperti dialami pemgurus DPC ada di Provinsi Bangka Belitung. Menunjukkan loyalitas dengan partai, sejumlah ketua DPC partai dinahkodi AHY itu mendatangi Pengadilan Tinggi Provinsi Bangka Belitung.
Kedatangan beberapa ketua DPC Partai Demokrasi itu, meminta perlindungan hukum dan keadilan kepada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Jumat ( 12/11/2021) kemarin.
Dalam keterangan resminya, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangka Rizal mengatakan KLB tidak sesuai AD/ART Partai.
“Kedatangan kita ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ini meminta perlindungan hukum dan keadilan, atas polemik KLB yang lalu. Kami terdiri dari Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangka, Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah menyikapi KLB itu tidak sesuai Anggaran Dasar ( AD) dan Anggaran Rumah Tangga ( ART ) Partai,” kata Rizal.
Menurutnya ada beberapa poin KLB tersebut tidak sesuai AD/ART Partai Demokrasi.
“KLB yang digelar sejumlah pihak mengaku Anggota Partai Demokrat sangat tidak mencerminkan etika politik dan tidak memenuhi AD/ART. Pelaksanaan KLB bukan dari DPP, tidak melalui proses usulan 2/3 DPD, 1/2 jumlah DPC. KLB itu tidak disetuji Majelis Tinggi Partai. atas dasar ini kami sebagai kader daerah perlu mengambil langkah – langkah untuk menyelamatkan partai dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Rizal.
Guna menyelamatkan Partai Berlambang Mercy itu, para ketua DPC Partai Demokrat Provinsi Bangka Belitung Kompak mendatangi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
“Demi menyelamatkan partai, kami terdiri beberapa ketua DPC dan pengurus Partai Demokrat Provinsi Bangka Belitung tidak tinggal diam. bukan bermaksud mengintervensi majelis hakim, kami memohon adanya perlindungan hukum dan keadilan Partai Demokrat dari tindakan merebut kepengurusan tanpa ada etika politik,” tutup Rizal.
