Bersih-Bersih Saja Tidak Cukup, Perbaiki Sistem Pengelolaan Sampahnya!
Ukuran keberhasilan juga harus dilihat dari perubahan kualitas lingkungan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya sibuk melaporkan berapa kali kegiatan gotong royong dilaksanakan, tetapi juga mampu membuktikan bahwa persoalan sampah benar-benar berkurang.
Saatnya Membenahi Sistem dari Hulu ke Hilir
Pemerintah daerah perlu mulai memprioritaskan langkah konkret dan terukur. Pertama, membangun budaya memilah sampah sejak rumah tangga, sekolah, pasar, dan pusat aktivitas masyarakat. Edukasi harus disertai fasilitas yang memadai agar masyarakat tidak sekadar menerima imbauan.
Kedua, memperbaiki sistem pengangkutan melalui penataan jadwal, penambahan atau optimalisasi armada, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan di lapangan. Kepastian jadwal menjadi penting agar masyarakat memiliki kebiasaan membuang sampah pada waktu dan tempat yang tepat.
Ketiga, memperkuat TPS 3R dan bank sampah hingga tingkat desa atau kelurahan dengan memastikan fasilitas tersebut benar-benar beroperasi. Keempat, memperjelas pembagian tanggung jawab antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun saling melempar tanggung jawab.
Kelima, melakukan evaluasi secara berkala dengan melibatkan masyarakat. Hasil evaluasi perlu disampaikan secara transparan sehingga publik dapat mengetahui capaian, kendala, dan langkah perbaikan yang sedang dilakukan.
Seluruh langkah tersebut harus terhubung dalam satu kebijakan pengelolaan sampah yang berorientasi pada pengurangan sampah sejak dari sumbernya, bukan sekadar memindahkan tumpukan sampah dari satu lokasi ke lokasi lain.
Bersih Bukan Sekadar Tampilan, tetapi Hasil Tata Kelola
Pada akhirnya, persoalan sampah merupakan cerminan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesadaran kolektif masyarakat. Lingkungan yang bersih tidak lahir hanya dari kegiatan gotong royong sebulan sekali atau kampanye kebersihan yang ramai sesaat.
Lingkungan yang bersih membutuhkan sistem pengelolaan yang terencana, pelayanan yang konsisten, fasilitas yang memadai, pengawasan yang berjalan, serta partisipasi masyarakat yang didukung oleh kebijakan nyata.
Pemerintah tidak cukup hanya mengajak masyarakat menjaga kebersihan, tetapi juga harus memastikan pelayanan pengelolaan sampah berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, masyarakat juga tidak boleh menjadikan keterbatasan pelayanan sebagai pembenaran untuk membuang sampah sembarangan.
Keduanya harus berjalan beriringan. Pemerintah bertanggung jawab membangun sistem yang baik, sedangkan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memanfaatkannya secara benar.
Sudah saatnya kita berhenti mengukur keberhasilan dari seberapa sering kegiatan bersih-bersih dilakukan. Ukuran sesungguhnya adalah apakah sampah semakin berkurang, lingkungan semakin sehat, dan masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang layak.
Sebab, persoalan sampah tidak akan selesai hanya dengan membersihkan tumpukannya. Selama sistemnya tidak diperbaiki, sampah akan terus kembali ke tempat yang sama.
