Bersih-Bersih Saja Tidak Cukup, Perbaiki Sistem Pengelolaan Sampahnya!
Penulis: Fadhilah Harvina
Mahasiswa Magister Administrasi Publik Institut Pahlawan 12 Sungailiat, Bangka
Tumpukan sampah di pinggir jalan, saluran air, pasar, hingga kawasan permukiman seolah menjadi persoalan yang tidak pernah benar-benar selesai. Berbagai program kebersihan telah dilakukan, mulai dari gotong royong, penyediaan tempat sampah, pembentukan bank sampah, hingga kampanye menjaga lingkungan. Namun, tidak lama setelah dibersihkan, sampah kembali menumpuk di lokasi yang sama.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa persoalan sampah terus berulang meskipun berbagai upaya dan anggaran telah dikerahkan? Jangan-jangan, selama ini kita terlalu sibuk membersihkan dampaknya, tetapi lupa membenahi akar persoalannya.
Persoalan tersebut semakin mengkhawatirkan ketika Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2026 di Jakarta, 25 Februari 2026, mengingatkan bahwa Indonesia tengah menghadapi krisis sampah. Banyak Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) telah beroperasi selama sekitar 17 tahun, mendekati batas usia operasional ideal maksimal 20 tahun. Sementara itu, praktik pembuangan terbuka atau open dumping yang sebelumnya mencapai 95 persen baru turun menjadi 63 persen. Pemerintah pun menargetkan penghentian praktik tersebut sepenuhnya pada akhir 2026.
Di Bangka Belitung, persoalan serupa juga nyata. Ombudsman RI mencatat terdapat 33 pengaduan dan 21 laporan masyarakat terkait pengelolaan sampah di Babel sepanjang 2022–2025. Permasalahan yang dilaporkan beragam, mulai dari jadwal pengangkutan yang tidak menentu, keterbatasan sarana dan prasarana, kelebihan kapasitas TPA Parit Enam di Pangkalpinang, hingga penumpukan sampah di TPA Kenanga, Sungailiat.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah bukan semata-mata berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat. Lebih dari itu, terdapat persoalan sistemik dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang perlu segera dibenahi.
Jangan Terus Menyalahkan Masyarakat
Selama ini, rendahnya kesadaran masyarakat kerap dijadikan alasan utama ketika persoalan sampah kembali mencuat. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pemilahan, dan penggunaan plastik sekali pakai memang turut memperburuk keadaan. Namun, menjadikan masyarakat sebagai satu-satunya pihak yang disalahkan merupakan cara pandang yang terlalu sederhana.
Kita perlu mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar. Bagaimana masyarakat dapat membiasakan diri memilah sampah jika fasilitas pemilahan belum tersedia secara memadai? Bagaimana warga dapat tertib membuang sampah jika jadwal pengangkutan tidak konsisten? Bagaimana budaya hidup bersih dapat tumbuh apabila tempat pembuangan sementara justru tidak terkelola dengan baik?
Persoalan serupa juga ditemukan di daerah lain. Di Gorontalo, Ombudsman menemukan bahwa dari 10 unit Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), hanya lima yang berfungsi. Keterbatasan armada pengangkutan juga menyebabkan sampah terlambat diangkut.
Fakta tersebut memperlihatkan bahwa perubahan perilaku masyarakat harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah. Kesadaran warga memang penting, tetapi kesadaran itu membutuhkan dukungan sistem yang memungkinkan masyarakat menjalankan perilaku hidup bersih secara konsisten.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Artinya, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan mengangkut dan membuangnya ke TPA. Pengelolaan harus dimulai dari sumbernya hingga proses pengolahan akhir.
Sayangnya, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan tersebut. Masyarakat diminta berpartisipasi, tetapi dukungan berupa fasilitas, pelayanan pengangkutan, dan sistem pengolahan belum selalu tersedia secara konsisten.
Sampah Bukan Hanya Urusan Dinas Kebersihan
Persoalan sampah tidak mungkin diselesaikan hanya dengan mengandalkan satu instansi. Diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.
Dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa penanganan sampah membutuhkan keseriusan lebih. Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria juga mengusulkan pemanfaatan dana desa untuk memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah di tingkat akar rumput.
Gagasan tersebut perlu diterjemahkan menjadi program yang jelas dan berkelanjutan. Pemerintah daerah harus mampu membangun koordinasi lintas sektor, sementara pemerintah desa dapat mengambil peran sesuai kewenangan dan ketentuan penggunaan anggaran yang berlaku.
Kolaborasi tidak boleh berhenti pada kegiatan bersih-bersih sesaat atau seremoni lingkungan. Harus ada kesinambungan antara edukasi masyarakat, pemilahan sampah dari rumah tangga, pengangkutan, pengolahan, hingga pengawasan.
Dunia usaha juga perlu didorong mengambil tanggung jawab dalam mengurangi sampah dari kegiatan produksi dan distribusi. Sementara itu, perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penelitian, inovasi teknologi pengolahan, serta pendampingan masyarakat.
Dengan pembagian peran yang jelas, pengelolaan sampah tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dalam satu sistem pelayanan yang terintegrasi.
Sampah Harus Dilihat sebagai Potensi Ekonomi
Satu hal yang sering luput dari perhatian adalah bahwa sampah tidak seluruhnya merupakan sesuatu yang harus dibuang. Jika dikelola dengan tepat, sebagian sampah justru memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sampah organik, misalnya, dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat bagi sektor pertanian dan penghijauan. Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam yang masih memiliki nilai jual dapat dimanfaatkan melalui bank sampah maupun industri daur ulang.
Pendekatan ini penting karena dapat mengurangi beban TPA sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Masyarakat tidak hanya diajak menjaga lingkungan, tetapi juga memperoleh manfaat dari kegiatan pengelolaan sampah.
Namun, bank sampah dan fasilitas pengolahan tidak boleh sekadar dibentuk untuk memenuhi target program. Keberadaannya harus didukung pengelolaan yang profesional, kepastian penyerapan hasil pemilahan, pendampingan, serta akses pasar bagi produk daur ulang.
Jika tidak, fasilitas yang dibangun berisiko hanya menjadi bangunan tanpa aktivitas berkelanjutan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap program pengolahan sampah memiliki perencanaan operasional dan model pengelolaan yang realistis.
Ukuran Keberhasilan Bukan Banyaknya Kegiatan
Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang diserap. Hal yang lebih penting adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Jika pemerintah telah menggelar berbagai kegiatan kebersihan, tetapi sampah tetap menumpuk di lokasi yang sama, berarti ada sesuatu yang belum beres dalam sistem yang dijalankan.
Jika armada pengangkutan tersedia, tetapi jadwalnya tidak jelas, masyarakat tetap akan menghadapi persoalan. Jika TPS 3R telah dibangun, tetapi tidak berfungsi, anggaran yang dikeluarkan belum menghasilkan manfaat sebagaimana mestinya.
Karena itu, evaluasi kebijakan pengelolaan sampah harus dilakukan secara terbuka dan berbasis indikator yang terukur. Pemerintah perlu melihat apakah volume sampah yang masuk ke TPA berkurang, apakah fasilitas pengolahan berfungsi, apakah jadwal pengangkutan berjalan konsisten, dan apakah keluhan masyarakat semakin menurun.
Ukuran keberhasilan juga harus dilihat dari perubahan kualitas lingkungan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya sibuk melaporkan berapa kali kegiatan gotong royong dilaksanakan, tetapi juga mampu membuktikan bahwa persoalan sampah benar-benar berkurang.
Saatnya Membenahi Sistem dari Hulu ke Hilir
Pemerintah daerah perlu mulai memprioritaskan langkah konkret dan terukur. Pertama, membangun budaya memilah sampah sejak rumah tangga, sekolah, pasar, dan pusat aktivitas masyarakat. Edukasi harus disertai fasilitas yang memadai agar masyarakat tidak sekadar menerima imbauan.
Kedua, memperbaiki sistem pengangkutan melalui penataan jadwal, penambahan atau optimalisasi armada, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan di lapangan. Kepastian jadwal menjadi penting agar masyarakat memiliki kebiasaan membuang sampah pada waktu dan tempat yang tepat.
Ketiga, memperkuat TPS 3R dan bank sampah hingga tingkat desa atau kelurahan dengan memastikan fasilitas tersebut benar-benar beroperasi. Keempat, memperjelas pembagian tanggung jawab antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun saling melempar tanggung jawab.
Kelima, melakukan evaluasi secara berkala dengan melibatkan masyarakat. Hasil evaluasi perlu disampaikan secara transparan sehingga publik dapat mengetahui capaian, kendala, dan langkah perbaikan yang sedang dilakukan.
Seluruh langkah tersebut harus terhubung dalam satu kebijakan pengelolaan sampah yang berorientasi pada pengurangan sampah sejak dari sumbernya, bukan sekadar memindahkan tumpukan sampah dari satu lokasi ke lokasi lain.
Bersih Bukan Sekadar Tampilan, tetapi Hasil Tata Kelola
Pada akhirnya, persoalan sampah merupakan cerminan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesadaran kolektif masyarakat. Lingkungan yang bersih tidak lahir hanya dari kegiatan gotong royong sebulan sekali atau kampanye kebersihan yang ramai sesaat.
Lingkungan yang bersih membutuhkan sistem pengelolaan yang terencana, pelayanan yang konsisten, fasilitas yang memadai, pengawasan yang berjalan, serta partisipasi masyarakat yang didukung oleh kebijakan nyata.
Pemerintah tidak cukup hanya mengajak masyarakat menjaga kebersihan, tetapi juga harus memastikan pelayanan pengelolaan sampah berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, masyarakat juga tidak boleh menjadikan keterbatasan pelayanan sebagai pembenaran untuk membuang sampah sembarangan.
Keduanya harus berjalan beriringan. Pemerintah bertanggung jawab membangun sistem yang baik, sedangkan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memanfaatkannya secara benar.
Sudah saatnya kita berhenti mengukur keberhasilan dari seberapa sering kegiatan bersih-bersih dilakukan. Ukuran sesungguhnya adalah apakah sampah semakin berkurang, lingkungan semakin sehat, dan masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang layak.
Sebab, persoalan sampah tidak akan selesai hanya dengan membersihkan tumpukannya. Selama sistemnya tidak diperbaiki, sampah akan terus kembali ke tempat yang sama.
