Bersih-Bersih Saja Tidak Cukup, Perbaiki Sistem Pengelolaan Sampahnya!
Penulis: Fadhilah Harvina
Mahasiswa Magister Administrasi Publik Institut Pahlawan 12 Sungailiat, Bangka
Tumpukan sampah di pinggir jalan, saluran air, pasar, hingga kawasan permukiman seolah menjadi persoalan yang tidak pernah benar-benar selesai. Berbagai program kebersihan telah dilakukan, mulai dari gotong royong, penyediaan tempat sampah, pembentukan bank sampah, hingga kampanye menjaga lingkungan. Namun, tidak lama setelah dibersihkan, sampah kembali menumpuk di lokasi yang sama.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa persoalan sampah terus berulang meskipun berbagai upaya dan anggaran telah dikerahkan? Jangan-jangan, selama ini kita terlalu sibuk membersihkan dampaknya, tetapi lupa membenahi akar persoalannya.
Persoalan tersebut semakin mengkhawatirkan ketika Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2026 di Jakarta, 25 Februari 2026, mengingatkan bahwa Indonesia tengah menghadapi krisis sampah. Banyak Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) telah beroperasi selama sekitar 17 tahun, mendekati batas usia operasional ideal maksimal 20 tahun. Sementara itu, praktik pembuangan terbuka atau open dumping yang sebelumnya mencapai 95 persen baru turun menjadi 63 persen. Pemerintah pun menargetkan penghentian praktik tersebut sepenuhnya pada akhir 2026.
Di Bangka Belitung, persoalan serupa juga nyata. Ombudsman RI mencatat terdapat 33 pengaduan dan 21 laporan masyarakat terkait pengelolaan sampah di Babel sepanjang 2022–2025. Permasalahan yang dilaporkan beragam, mulai dari jadwal pengangkutan yang tidak menentu, keterbatasan sarana dan prasarana, kelebihan kapasitas TPA Parit Enam di Pangkalpinang, hingga penumpukan sampah di TPA Kenanga, Sungailiat.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah bukan semata-mata berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat. Lebih dari itu, terdapat persoalan sistemik dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang perlu segera dibenahi.
Jangan Terus Menyalahkan Masyarakat
Selama ini, rendahnya kesadaran masyarakat kerap dijadikan alasan utama ketika persoalan sampah kembali mencuat. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pemilahan, dan penggunaan plastik sekali pakai memang turut memperburuk keadaan. Namun, menjadikan masyarakat sebagai satu-satunya pihak yang disalahkan merupakan cara pandang yang terlalu sederhana.
Kita perlu mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar. Bagaimana masyarakat dapat membiasakan diri memilah sampah jika fasilitas pemilahan belum tersedia secara memadai? Bagaimana warga dapat tertib membuang sampah jika jadwal pengangkutan tidak konsisten? Bagaimana budaya hidup bersih dapat tumbuh apabila tempat pembuangan sementara justru tidak terkelola dengan baik?
Persoalan serupa juga ditemukan di daerah lain. Di Gorontalo, Ombudsman menemukan bahwa dari 10 unit Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), hanya lima yang berfungsi. Keterbatasan armada pengangkutan juga menyebabkan sampah terlambat diangkut.
Fakta tersebut memperlihatkan bahwa perubahan perilaku masyarakat harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah. Kesadaran warga memang penting, tetapi kesadaran itu membutuhkan dukungan sistem yang memungkinkan masyarakat menjalankan perilaku hidup bersih secara konsisten.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Artinya, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan mengangkut dan membuangnya ke TPA. Pengelolaan harus dimulai dari sumbernya hingga proses pengolahan akhir.
Sayangnya, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan tersebut. Masyarakat diminta berpartisipasi, tetapi dukungan berupa fasilitas, pelayanan pengangkutan, dan sistem pengolahan belum selalu tersedia secara konsisten.
Sampah Bukan Hanya Urusan Dinas Kebersihan
Persoalan sampah tidak mungkin diselesaikan hanya dengan mengandalkan satu instansi. Diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.
Dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa penanganan sampah membutuhkan keseriusan lebih. Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria juga mengusulkan pemanfaatan dana desa untuk memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah di tingkat akar rumput.
