Bersih-Bersih Saja Tidak Cukup, Perbaiki Sistem Pengelolaan Sampahnya!
Gagasan tersebut perlu diterjemahkan menjadi program yang jelas dan berkelanjutan. Pemerintah daerah harus mampu membangun koordinasi lintas sektor, sementara pemerintah desa dapat mengambil peran sesuai kewenangan dan ketentuan penggunaan anggaran yang berlaku.
Kolaborasi tidak boleh berhenti pada kegiatan bersih-bersih sesaat atau seremoni lingkungan. Harus ada kesinambungan antara edukasi masyarakat, pemilahan sampah dari rumah tangga, pengangkutan, pengolahan, hingga pengawasan.
Dunia usaha juga perlu didorong mengambil tanggung jawab dalam mengurangi sampah dari kegiatan produksi dan distribusi. Sementara itu, perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penelitian, inovasi teknologi pengolahan, serta pendampingan masyarakat.
Dengan pembagian peran yang jelas, pengelolaan sampah tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dalam satu sistem pelayanan yang terintegrasi.
Sampah Harus Dilihat sebagai Potensi Ekonomi
Satu hal yang sering luput dari perhatian adalah bahwa sampah tidak seluruhnya merupakan sesuatu yang harus dibuang. Jika dikelola dengan tepat, sebagian sampah justru memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sampah organik, misalnya, dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat bagi sektor pertanian dan penghijauan. Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam yang masih memiliki nilai jual dapat dimanfaatkan melalui bank sampah maupun industri daur ulang.
Pendekatan ini penting karena dapat mengurangi beban TPA sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Masyarakat tidak hanya diajak menjaga lingkungan, tetapi juga memperoleh manfaat dari kegiatan pengelolaan sampah.
Namun, bank sampah dan fasilitas pengolahan tidak boleh sekadar dibentuk untuk memenuhi target program. Keberadaannya harus didukung pengelolaan yang profesional, kepastian penyerapan hasil pemilahan, pendampingan, serta akses pasar bagi produk daur ulang.
Jika tidak, fasilitas yang dibangun berisiko hanya menjadi bangunan tanpa aktivitas berkelanjutan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap program pengolahan sampah memiliki perencanaan operasional dan model pengelolaan yang realistis.
Ukuran Keberhasilan Bukan Banyaknya Kegiatan
Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang diserap. Hal yang lebih penting adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Jika pemerintah telah menggelar berbagai kegiatan kebersihan, tetapi sampah tetap menumpuk di lokasi yang sama, berarti ada sesuatu yang belum beres dalam sistem yang dijalankan.
Jika armada pengangkutan tersedia, tetapi jadwalnya tidak jelas, masyarakat tetap akan menghadapi persoalan. Jika TPS 3R telah dibangun, tetapi tidak berfungsi, anggaran yang dikeluarkan belum menghasilkan manfaat sebagaimana mestinya.
Karena itu, evaluasi kebijakan pengelolaan sampah harus dilakukan secara terbuka dan berbasis indikator yang terukur. Pemerintah perlu melihat apakah volume sampah yang masuk ke TPA berkurang, apakah fasilitas pengolahan berfungsi, apakah jadwal pengangkutan berjalan konsisten, dan apakah keluhan masyarakat semakin menurun.
