
Namun ia menegaskan jika PT Timah wajib berdiskusi dengan Pemkab Bangka Tengah terkait skema yang akan diambil dalam pengelolaan tambang tersebut agar kepentingan masyarakat bisa terpenuhi.
“Kita nanti perlu duduk bersama untuk diskusi teknis pengelolaannya bagaimana dan kepada siapa pengelolaannya dengan juknis yang jelas, ” lanjutnya.
Ia berharap, masyarakat bisa lebih sabar menunggu keputusan dari ESDM dan skema apa yang akan dijalankan agar masyarakat bisa menambang sesuai aturan yang berlaku atau secara legal.