
Menurut penulis, dihilangkannya tenaga honorer akan membuat polemik di masyarakat, terutama tenaga kerja honorer. Banyaknya polemik semakin menambah daftar panjang sistem kapitalisme dalam mencari upaya dalam mensejahterakan rakyat. Tenaga honorer banyak yang mempertanyakan kejelasan status mereka yang tak kunjung dapat pengakuan dari pemerintah. Wacana penghapusan pegawai honorer kemungkinan besar akan menjadi pengangguran karena kehilangan lapangan pekerjaan sebagai mata pencaharian mereka untuk makan sehari-hari. Pemerintah berdalih bagi mereka kelak nantinya tidak lolos seleksi, mereka masih dapat bekerja di instansi pemerintahan melalui tenaga alih daya atau outsourcing. Disisi lain, dihilangkan tenaga kerja honorer berdampak pada tidak adanya diskriminasi terhadap honorer dimana honorer tidak dipandang sebeleh mata oleh masyarakat, dan adanya kesetaraan di instansi pemerintahan.
Oleh karena itu, perlu adanya alternatif-alternatif lain dalam menemukan solusi untuk segera mengambil tindakan terkait dengan ketenagakerjaan yang ada di indonesia, terutama tenaga kerja honorer yang tak kunjung terangkat menjadi aparatur sipil negara yang telah mengabdi cukup lama. Dimana, untuk mencegah agar tidak terjadi kesenjangan tenaga kerja honorer, pemerintah harus mengambil tindakan sesegera mungkin akan masalah tersebut. Serta, mencari solusi agar kedepannya tenaga kerja honorer yang tidak lulus seleksi mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menjaga kestabilan perekonomian indonesia dan tidak bertambahnya pengangguran yang semakin banyak.(*)