INTRIK.ID, BANGKA — Kabupaten Bangka menjadi daerah terendah dalam pencapaian program vaksinasi covid 19 di Provinsi Bangka Belitung yakni baru mencapai 64,14 persen, Kamis (16/12/2021).
Jumlah tersebut masih dibawah target pemerintah pusat yang mengharuskan daerah mencapai 70 persen untuk vaksin dosis pertama.
Kapolda Babel, Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya mengatakan pihaknya sudah memberikan instruksi kepada jajaran Polres Bangka agar bergerak cepat dalam pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat.
“Saya tadi memberikan arahakan ke 44 kades baru dalam percepatan vaksin karena kabupaten bangka yang terendah, sementara pemerintah pusat mewajibkan harus mencapai target yang sudah ditentukan yakni 70 persen diakhir tahun untuk dosis pertama,” ungkapnya.
Meskipun demikian, ia mengatakan bahwa untuk tingkat provinsi, Bangka Belitung sudah diatas target yakni diangka 74 persen.
“Tingkat provinsi sudah capai 64 persen, makanya saya datang kesini untuk memberikan dorongan dan motivasi serta mencari solusi agar dapat meningkat jadi 70 persen,” tambahnya saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bangka.
Untuk itu, jendral bintang dua ini juga meminta seluruh pihak dapat melakukan vaksinasi minimal 1000 orang dalam sehari agar bisa mencapai target hingga akhir tahun nanti.
“Secara hitung-hitungan, 15 hari kedepan kita harus melakukan 1000 vaksin sehari. Jadi setiap desa hanya perlu memberikan vaksin kepada 15 warganya setiap hari,” tegas Yan Sultra.
Ia juga meminta agar seluruh pihak dapat mendorong masyarakat berpartisipasi dalam mensukseskan program pemerintah untuk mencegah penyebaran covid 19.
“Kita minta satuan TNI-POLRI, aparat desa, pemda dan terutama tenaga kesehatan mendorong masyarakat untuk vaksin karena ini salah satu upaya pencegahan penyebaran covid,” terangnya.
Sementara itu, Jubir Satgas Covid 19 Kabupaten Bangka, Boy Yandra mengatakan terdapat beberapa daerah yang tidak ingin divaksin.
“Ada beberapa kendala yang terjadi salah satunya masyarakat dibeberapa desa kita yang menganggap vaksin ini belum berguna. Tapi sudah diperkuat oleh bupati bahwa kades, sekdes dan aparat desa harus di vaksin,” ungkapnya.
Selain itu, untuk mempercepat program vaksinasi ini pihaknya akan menunda pemberian bantuan PKH ataupun bantuan lainnya bagi masyarakat yang belum divaksin.
“Ada aturan dari presiden kalau bantuan pemerintah tidak akan diberikan bagi warga yang belum divaksin. Kalau masyarakat tidak ikut program pemerintah dalam melawan covid, jadi pemerintah juga tidak mau beri bantuan,” tegas Boy Yandra.(red)
