
INTRIK.ID, BANGKA – PT Timah (Persero) Tbk memastikan bahwa arah pembangunan masyarakat di wilayah operasionalnya tidak ditentukan secara sepihak dari balik meja kantor. Melalui rangkaian Focus Group Discussion (FGD) yang digelar secara maraton di empat kabupaten di Pulau Bangka, perusahaan plat merah ini turun langsung menyerap aspirasi dari level akar rumput.
Kegiatan yang berlangsung pada 4–8 Mei 2026 ini melibatkan jajaran pemerintah daerah, camat, lurah, hingga tokoh masyarakat. Tujuannya satu: memperbarui Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) agar benar-benar menjawab kebutuhan riil warga.
Pembaruan dokumen strategis RIPPM ini difokuskan pada enam pilar utama yang menyentuh berbagai sendi kehidupan masyarakat:
”Langkah ini sangat strategis bagi perusahaan untuk memetakan kebutuhan prioritas yang akan menjadi fokus program PPM PT Timah selama lima tahun ke depan,” tulis manajemen perusahaan dalam rilisnya.
Keinginan agar program menyentuh kebutuhan spesifik lokal disuarakan oleh berbagai kepala daerah. Plt Sekda Bangka Barat, Abimanyu, menekankan pentingnya keterlibatan hingga level desa dalam menyusun program prioritas.
“Melalui forum ini, kita bisa mendiskusikan apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat, apakah itu penguatan di sektor peternakan, pertanian, atau UMKM,” jelasnya.
Senada dengan itu, Sekda Bangka Selatan, Hefi Nuranda, menegaskan bahwa kehadiran RIPPM baru ini diharapkan bukan sekadar seremonial. Ia berharap implementasi ke depan mampu mendorong kemandirian masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah terdampak aktivitas pertambangan.
Dukungan penuh juga datang dari Pemkab Bangka Tengah dan Bangka. Sekda Bangka, Thony Marza, mengakui bahwa manfaat program PPM PT Timah sudah lama dirasakan, namun dengan adanya forum ini, integrasi program dengan perencanaan tahunan pemerintah daerah akan menjadi jauh lebih kuat dan terarah.
Setelah Pulau Bangka, rangkaian pembahasan pembaruan RIPPM ini dijadwalkan akan berlanjut ke Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, dan Riau, guna memastikan seluruh wilayah operasional PT Timah memiliki peta jalan pemberdayaan yang transparan dan akuntabel. (*)
Sumber: PT Timah Tbk