Revisi Zonasi Laut Babel Ditunda, IKT Minta Nasib Ribuan Pekerja Tambang Ikut Dibahas
Meski demikian, IKT menegaskan tidak menginginkan aktivitas pertambangan ilegal. Organisasi tersebut mendukung perbaikan tata kelola pertambangan agar kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Kami tidak menginginkan adanya pertambangan ilegal. Karena itu, tata kelola pertambangan harus terus diperbaiki. Penataan zonasi juga perlu dilakukan secara bijak agar tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi pekerja dan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada kegiatan pertambangan legal,” lanjut Riki.
IKT juga mengajak seluruh pihak menjaga komunikasi dalam menyikapi pembahasan revisi RZWP3K. Perbedaan kepentingan antara sektor pertambangan dan perikanan, menurut mereka, perlu diselesaikan melalui dialog terbuka dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas.
“Kepastian regulasi, perlindungan mata pencaharian masyarakat, keberlanjutan sektor pertambangan, dan kelestarian wilayah pesisir harus ditempatkan dalam pembahasan yang seimbang. IKT berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog, menaati regulasi, serta menjaga harmonisasi agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan kehidupan masyarakat Bangka Belitung,” tutupnya.
