Revisi Zonasi Laut Babel Ditunda, IKT Minta Nasib Ribuan Pekerja Tambang Ikut Dibahas
INTRIK.ID, BABEL – Pembahasan ulang revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Bangka Belitung tidak hanya menyangkut penataan ruang laut, tetapi juga nasib masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertambangan.
Ikatan Karyawan Timah (IKT) meminta DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melibatkan perwakilan karyawan serta pekerja dalam proses pembahasan ulang regulasi tersebut.
Ketua Umum IKT, Riki Febriansyah, menilai perubahan zonasi perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap ribuan pekerja PT TIMAH (Persero) Tbk beserta keluarganya.
Menurutnya, keberadaan perusahaan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas bisnis, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan kehidupan ekonomi masyarakat di Bangka Belitung. Hal itu mencakup karyawan, pekerja alih daya, hingga masyarakat yang terlibat dalam rantai usaha pertambangan.
“Pada pembahasan ulang nanti, kami meminta suara karyawan dan pekerja ikut didengar. Ada ribuan karyawan dan pekerja beserta keluarganya yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan pertambangan yang sah atau legal. Jika ada perubahan zonasi, harus disiapkan skema transisi yang adil agar tidak ada yang kehilangan mata pencaharian secara mendadak,” katanya.
