Revisi Zonasi Laut Babel Ditunda, IKT Minta Nasib Ribuan Pekerja Tambang Ikut Dibahas
IKT juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap kepastian wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT TIMAH yang menurut organisasi tersebut telah melalui proses perizinan sesuai ketentuan.
Riki menilai perubahan terhadap wilayah IUP eksisting harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan aspek legalitas, status kawasan, serta dampaknya terhadap keberlangsungan usaha dan tenaga kerja.
“Perubahan terhadap zonasi wilayah tersebut perlu mempertimbangkan proses perizinan yang telah dilalui, aspek legalitas, serta dampaknya terhadap keberlangsungan usaha dan mata pencaharian para pekerja,” ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi cadangan timah di wilayah IUP yang diusulkan mengalami perubahan zonasi. Menurut IKT, wilayah tersebut memiliki arti strategis bagi keberlanjutan produksi dan kegiatan usaha PT TIMAH pada masa mendatang.
Bagi IKT, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut kepentingan perusahaan. Timah merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia yang memiliki peran dalam industri nasional dan rantai pasok global. Karena itu, penataan ruang pesisir dinilai perlu memperhitungkan keberlanjutan sektor pertambangan sekaligus kepentingan masyarakat pesisir.
