Revisi Zonasi Laut Babel Ditunda, IKT Minta Nasib Ribuan Pekerja Tambang Ikut Dibahas
INTRIK.ID, BABEL – Pembahasan ulang revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Bangka Belitung tidak hanya menyangkut penataan ruang laut, tetapi juga nasib masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertambangan.
Ikatan Karyawan Timah (IKT) meminta DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melibatkan perwakilan karyawan serta pekerja dalam proses pembahasan ulang regulasi tersebut.
Ketua Umum IKT, Riki Febriansyah, menilai perubahan zonasi perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap ribuan pekerja PT TIMAH (Persero) Tbk beserta keluarganya.
Menurutnya, keberadaan perusahaan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas bisnis, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan kehidupan ekonomi masyarakat di Bangka Belitung. Hal itu mencakup karyawan, pekerja alih daya, hingga masyarakat yang terlibat dalam rantai usaha pertambangan.
“Pada pembahasan ulang nanti, kami meminta suara karyawan dan pekerja ikut didengar. Ada ribuan karyawan dan pekerja beserta keluarganya yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan pertambangan yang sah atau legal. Jika ada perubahan zonasi, harus disiapkan skema transisi yang adil agar tidak ada yang kehilangan mata pencaharian secara mendadak,” katanya.
IKT juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap kepastian wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT TIMAH yang menurut organisasi tersebut telah melalui proses perizinan sesuai ketentuan.
Riki menilai perubahan terhadap wilayah IUP eksisting harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan aspek legalitas, status kawasan, serta dampaknya terhadap keberlangsungan usaha dan tenaga kerja.
“Perubahan terhadap zonasi wilayah tersebut perlu mempertimbangkan proses perizinan yang telah dilalui, aspek legalitas, serta dampaknya terhadap keberlangsungan usaha dan mata pencaharian para pekerja,” ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi cadangan timah di wilayah IUP yang diusulkan mengalami perubahan zonasi. Menurut IKT, wilayah tersebut memiliki arti strategis bagi keberlanjutan produksi dan kegiatan usaha PT TIMAH pada masa mendatang.
Bagi IKT, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut kepentingan perusahaan. Timah merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia yang memiliki peran dalam industri nasional dan rantai pasok global. Karena itu, penataan ruang pesisir dinilai perlu memperhitungkan keberlanjutan sektor pertambangan sekaligus kepentingan masyarakat pesisir.
Meski demikian, IKT menegaskan tidak menginginkan aktivitas pertambangan ilegal. Organisasi tersebut mendukung perbaikan tata kelola pertambangan agar kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Kami tidak menginginkan adanya pertambangan ilegal. Karena itu, tata kelola pertambangan harus terus diperbaiki. Penataan zonasi juga perlu dilakukan secara bijak agar tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi pekerja dan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada kegiatan pertambangan legal,” lanjut Riki.
IKT juga mengajak seluruh pihak menjaga komunikasi dalam menyikapi pembahasan revisi RZWP3K. Perbedaan kepentingan antara sektor pertambangan dan perikanan, menurut mereka, perlu diselesaikan melalui dialog terbuka dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas.
“Kepastian regulasi, perlindungan mata pencaharian masyarakat, keberlanjutan sektor pertambangan, dan kelestarian wilayah pesisir harus ditempatkan dalam pembahasan yang seimbang. IKT berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog, menaati regulasi, serta menjaga harmonisasi agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan kehidupan masyarakat Bangka Belitung,” tutupnya.
