BANGKA. INTRIK.ID – Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI ) Kabupaten Bangka menilai, rencana pemberian tunjangan perumahan DPRD Bangka disaat pandemi covid kurang etis.
Pemkab Bangka dalam hal ini akan membuat payung hukum, pengaturan besaran tunjangan perumahan Pimpinan beserta anggota DPRD melalui Perbup nomor 9 Tahun 2021.
Rencana itu mendapat tanggapan dari Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI ) Kabupaten Bangka. Zuesty Novianti Ketua Terpilih PWI Bangka kepada wartawan Jum’at (5/2/2021) siang, Mengatakan saat pandemi covid rakyat lagi susah.
“Tampak kurang etis kalau mereka merengek – rengek minta tunjangan perumahan dikala pandemi covid. Perekonomian rakyat semakin terpuruk. Harga kebutuhan hidup serba naik di pasaran. Jangankan itu, untuk cari gas 3 kg aja rakyat harus beteriak. Apa mereka melek melihat kondisi ini. Semacam tak ada respon sama sekali atas teriakan masyarakat. Malah mereka Seenaknya minta tunjangan perumahan, “kritik esty pedas.
Lanjut Esty menyebutkan Pemkab Bangka sudah menyiapkan rumah dinas di Kelurahan Kenanga.
“Kan sudah ada perumahan DPR di Kelurahan Kenanga. Biar sama – sama merasakan dengan masayarakat disana bagaimana kondisi lingkungan disana. Kenapa harus meminta lagi, mereka tau gak bagaimana kondisi rakyat saat ini,”sindirnya.
Dirinya ( Esty – red ) menyarankan
Pemkab Bangka agar lebih memfokuskan pengembangan ekonomi kerakyatan seperti UMKM
“Daya beli masyatakat menurun. Saat ini pedagang banyak tapi yang beli berkurang. Harusnya pemerintah lebih peka lagi seperti merangkul pihak ketiga untuk mendorong UMKM, sektor pertanian, sektor perkinan, sektor pariwisata ditengan tengah pandemi. Harusnya itu yang dipikirkan para wakil rakyat dan pemerintah saat ini, lagian semenjak pandemi seperti tidak ada sepak terjang yang mereka buat untuk masyarakat, “tegasnya.
Diakuinya, beban menjadi wakil rakyat itu memang sangat berat tapi setidaknya harus sesuai antara output dan input.
“inputnya wow, outputnya apa? Selain DL, apalagi yang mereka kerjakan. Tolonglah peka, APBD kita bagaimana kemampuannya ? Apakah memungkinkan. Jangan lagi ada kebijakan yang harus merapel gaji ribuan tenaga honor dan tenaga kontrak. Ingat yang hidup bukan hanya para wakil rakyat. Tapi rakyatnya juga harus tetap hidup selama pandemi, “tutupnya.
Kondisi APBD Bangka sangat minim, Pembangunan infrastruktur banyak yang belum diakomodir.
Pemberitaan sebelumnya, Kabupaten Bangka di Tahun 2021 akan melaksanakan pembangunan infrastruktur skala prioritas, dengan keterbatasan APBD.
Hal tersebut disampaikan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ( PUTR ) Kabupaten Bangka Ismir Rachmaddinianto, Kamis ( 4/1/2021) siang diruang kerjanya.
“kalau APBD secara utuh tidak bisa mengakomodir seluruh usulan infrastruktur baik diusulkan DPRD, Musrenbang, proposal masyarakat. setelah kita rekap hampir Rp.500.000.000.000,” ungkapnya.
Total usulan tersebut hampir separoh APBD Kabupaten Bangka.
“Kita akumulasi total usulan rencana pembangunan itu, hampir setengah APBD kita, sesuai visi misi Bupati infrastruktur akan kita lakukan namun sekali lagi skala prioritas. Contohnya peningkatan jalan mulai dari tanah puru hingga aspal,” tambahnya.