
INTRIK.ID, BABEL – Usai terpilih sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) DPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Musyawarah Daerah (Musda), Melati mulai menyiapkan langkah untuk memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan di daerah.
Melati mengaku bersyukur dan bangga atas kepercayaan yang diberikan oleh para pengurus DPC HKTI. Terlebih, jabatan tersebut dinilai sejalan dengan tugasnya sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, pangan, kelautan, dan perikanan.
“Alhamdulillah, hasil Musda dari teman-teman DPC HKTI memutuskan bahwa saya menjadi Ketua HKTI DPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya bangga dan bahagia, karena ini sangat linear dengan penugasan saya di Komisi IV DPR RI,” ungkap Melati.
Sebagai langkah awal, Melati akan meminta seluruh DPC HKTI di kabupaten/kota menyusun program kerja sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Hal serupa juga akan dilakukan oleh kepengurusan DPD yang nantinya dibentuk.
Namun, salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian utama adalah membangun basis data potensi pertanian secara menyeluruh.
Menurut Melati, selama ini informasi mengenai potensi daerah memang bisa diperoleh melalui penyuluh maupun dinas terkait. Hanya saja, data tersebut dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi dan potensi riil di lapangan.
Karena itu, keberadaan DPC HKTI di setiap daerah diharapkan mampu menjadi kekuatan untuk menghimpun data yang lebih lengkap dan utuh.
“Saya minta teman-teman DPC HKTI yang terpilih untuk mengumpulkan data. Selama ini saya bisa saja meminta data kepada penyuluh atau dinas, tetapi belum utuh. Dengan terbentuknya DPC, mereka diharapkan memiliki data lengkap mengenai potensi di masing-masing daerah dan kabupaten,” jelasnya.
Untuk program jangka pendek, Melati menegaskan bahwa sektor pangan tetap menjadi prioritas. Meski demikian, potensi komoditas lokal Bangka Belitung juga tidak boleh terabaikan.
Sejumlah komoditas unggulan seperti lada, karet, dan nanas disebut tetap menjadi perhatian HKTI dalam menyusun program pengembangan pertanian daerah.
Menurutnya, pengembangan sektor pertanian tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama di setiap wilayah. Setiap kabupaten/kota memiliki karakteristik dan potensi berbeda sehingga membutuhkan program yang sesuai dengan kondisi masing-masing.
Sementara itu, khusus Kota Pangkalpinang yang memiliki karakteristik wilayah perkotaan, Melati menilai pengembangan pertanian tidak harus bergantung pada kepemilikan lahan yang luas.
Ia menyatakan dukungannya terhadap program urban farming atau pertanian perkotaan yang dijalankan pemerintah kota melalui pemanfaatan lahan terbatas, seperti budidaya tanaman menggunakan pot maupun sistem hidroponik.
“Karena Pangkalpinang ini kota, saya setuju dengan program kepala dinas terkait urban farming. Artinya, dengan lahan terbatas, masyarakat tetap bisa menciptakan ketahanan pangan melalui pot-pot maupun hidroponik,” ujarnya.
Melati berharap, terbentuknya kepengurusan HKTI hingga tingkat kabupaten/kota dapat memperkuat sinergi dalam mengembangkan sektor pertanian dan pangan di Bangka Belitung.
Dengan dukungan data potensi daerah yang lebih lengkap serta program kerja yang terarah, HKTI diharapkan tidak hanya menjadi organisasi petani, tetapi juga mampu mengambil peran strategis dalam mendorong kemajuan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bangka Belitung.