BANGKA. SUNGAILIAT. INTRIK.ID – Defenitif yakni sesuatu yang sudah pasti bukan sementara. Jika dikaitkan dengan pemimpin berarti dia sudah memegang kebijakan. Tidak lama lagi tepatnya bulan November 2024 , akan digelar Pilkada serentak di seluruh Indonesia untuk memilih pemimpin kepala daerah.
Salah satunya di Kabupaten Bangka, dimana sejak KPU membuka pendaftaran calon kepala daerah baru satu paslon mendaftarkan diri. Menyikapi hal tersebut Ketua ormas Garuda KPP RI Bangka Slamet Riyadi mengajak masyrakat memilih kepala daerah defenitif.
“Berbicara soal pilihan semua itu hak pemilih, namun alangkah baiknya kita berfikir kedudukkan pemimpin. Maksudnya kalau kita punya pemimpin defenitif sudah pasti bisa mengambil kebijakan . Sedangkan kepala daerah di jabat seorang PJ kewenangan terbatas,” kata Slamet Riyadi, Kamis ( 5/9/2024).
Menurut Slamet Riyadi secara harmonisasi politik jabatan PJ ditunjuk bukan dipilih masyarakat berkomunikasi dengan pihak legeselatif powernya kurang kuat , kalau kepala daerah penunjukkan tergantung selera siapa yang menunjuk.
“Bukan kita tidak setuju dengan PJ namun kalau kepala daerah berdasarkan penunjukkan, berkomunikasi dengan pihak legeslatif sebagai pihak pengesah anggaran kemungkinan agak susah. Beda dengan kepala daerah dipilih masyarakat yang diusung sejumlah partai politik, berkomunikasi mengenai angaran lebih mudah,” ujarnya.
Menanggapi paslon tunggal dan kotak kosong Slamet Riyadi menyampaikan semua tergantung masyarakat, mau pilih yang mana. Kalau pilih kotak kosong artinya memperpanjang jabatan PJ.
“Fenomena pilkada khususnya di Kabupaten Bangka ada hal baru, kemungkinan terjadi paslon tunggal. Ini lagi ramai masyarakat mengenai kotak kosong, ada pro paslon dan pro kotak kosong. Semua ini sah – sah saja tidak ada larangan, tetapi kalau kita pilih kotak kosong kepala daerah dipimpin PJ dimana kewenangan dan kebijakan terbatas,” terangnya.
Lebih lanjut Slamet Riyadi mencontohkan Provinsi Bangka Belitung sudah beberapa kali berganti PJ. Kondisi tersebut berdampak penyampaian aspirasi program pembangunan.
“Berdasarkan pengalaman Provinsi Bangka Belitung sudah pernah mengalami 4 kali pergantian PJ. Gubernur yang mana kapan pun bisa di gonta ganti. Jadi untuk masyarakat menyampaikan aspirasi dan program yang membangun ekonomi daerah susah untuk konsisten karena berubah – ubah PJ nya dan kewenangannya terbatas,” tutupnya.
