
“Pemerintah memiliki kebutuhan, pelaku usaha memiliki produk, teknologi mempertemukan keduanya. Masyarakat kemudian memperoleh manfaat dari perputaran ekonomi yang terjadi,” ujar Juhaini.
Ia menegaskan, produk lokal yang memenuhi kebutuhan, kualitas, spesifikasi dan ketentuan pengadaan harus mendapat ruang dalam belanja pemerintah.
“Jangan sampai produk masyarakat kita ada di depan mata, tetapi belanja pemerintah justru mengalir keluar daerah. Kita ingin uang pemerintah berputar sebanyak mungkin di dalam perekonomian masyarakat kita sendiri,” katanya.