PD Muhammadiyah Akui Khilaf

INTRIK.ID, BANGKA — Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Bangka akhirnya meminta maaf atas pemasangan spanduk kepemilikan lahan di salah satu rumah di Jalan Imam Bonjol Sungailiat.

Perwakilan Muhammadiyah Bangka, Eko Budiyanto mengaku khilaf dan keliru atas tindakan tersebut karena merasa memiliki surat kepemilikan tanah.

“Kami atas nama pengurus dan anggota PD Muhammadiyah Bangka dengan niat itikad baik dan tidak ada motif yang lainnya memohon maaf atas kekeliruan dan kekhilafan kepada Mariyawati,” ungkapnya setelah mengikuti mediasi di Mapolres Bangka, Kamis (12/5/2022).

Ia mengaku bahwa permasalahan tersebut sudah menemui jalan damai dengan pelapor yakni Mariwati dimana pihaknya tidak menuntut atas lahan itu.

Baca juga:

Terdampar 8 Jam di Tengah Laut, Tiga ABK KM Sebanyak Selamat Dievakuasi Tim SAR

“Kami tidak akan menuntut lahan itu lagi karena dari awal kami hanya ingin memastikan saja kepemilikannya saja karena kami juga memiliki surat tanah tapi tidak tahu lokasi pastinya dimana,” tegas Eko.

Sementara itu, Mariyawati melalui Kuasa Hukumnya Sumin menyebut jika kedua pihak telah menyelesaikan permasalahan itu dengan cara kekeluargaan.

“Persoalan klien kami terkait adanya pemasangan spanduk oleh pihak Muhammadiyah sudah terjadi perdamaian. Kita menyelesaikan dengan cara bermusyawarah dan kekeluargaan,” ungkapnya.

Baca juga:

Mesin Mati 21 Mil dari Daratan, Tiga Penumpang KM Sebanyak Terombang-Ambing di Laut Bebuar

Terkait permasalahan tersebut, kata Sumin, kedua pihak juga telah membuat kesepakatan dan meminta agar PD Muhammadiyah mengklarifikasi serta memberikan permohonan maaf kepada kliennya.

“Sejak awal tanah dan bangunan itu memang milik klien kami. Tapi permasalahan ini kami anggap selesai dan tidak akan saling menuntut lagi karena sudah terjadi perdamaian,” bebernya.

Selain itu, Sumin juga mengatakan sudah mencabut kembali Laporan Polisi (LP) atas kasus tersebut.

Baca juga:

Pencarian Berakhir Nihil, Misteri Hilangnya Warga Desa Tugang Belum Terpecahkan

Salah satu point yang tertulis dalam kesepakatan tersebut antara lain jika salah satu pihak mengingkari atau melanggar isi perjanjian, maka pihak tersebut bersedia untuk dituntut dan menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.(red)