BANGKA. SUNGAILIAT. INTRIK.ID – Entah kapan pendalaman alur Muara Air Kantung Sungailiat akan terealisasi. Dimana keberadaan pemerintah ? Masih pedulikah dengan masyarakat nelayan?
Para pahlawan pencari ikan berharap Muara Air Kantung segera normal.
Kondisi Muara Air Kantung sudah pada level memperihatinkan, dangkal dan sempit. Janji pihak terkait untuk menyelesaikan alur muara tersebut kalau dibukukan halamannya terlalu banyak. Kesal dengan Muara Air Kantung tidak kunjung ada solusi didampingi sejumlah organisasi nelayan, Hendri ( 34 ) nelayan setempat menyampaikan suaranya.
“Muara itu tinggal nunggu tumbal, entah dimana pemerintah berada. Kami ini bayar pajak penghasilan wajar kami tanya soal muara. Kami minta ada aksi dari pemerintah untuk atasi muara. Kalau kapal pecah tidak terhitung lagi, kalau ditengah laut saya tidak gentar hadapi gelombang. Tapi kalau masuk muara rasa melihat jin, sangking takutnya masuk muara. kalau air pasang besar perahu baru bisa masuk. Belum lagi masalah solar, saya pernah tidak dikasih, sampai saya tunjukkan izin melaut kalau tidak berlaku saya sobek,” kata Hendri, Kamis ( 27/7/2023) sore di Sungailiat.
Menyikapi aspirasi nelayan , Ketua DPC HNSI Bangka Lukman mengatakan ada pihak terbukti kinerja mengeruk alur Muara , tapi izinnya tidak diperpanjang lagi.
” Tadi ada rencana pertemuan dengan Pemda Provinsi Babel jadwal pukul 13 : 00 WIB, tapi begitu kami datang ke muara pukul 13 : 15 WIB sudah bubar. Padahal kami ingin menyampaikan aspirasi nelayan kami . Kami rasakan yang mampu melakukan pengerukan muara selam empat bulan saat musim utara tidak ada kecelakaan laut ( Perahu pecah – red )pihak swasta PT Anugerah Pasir Berkah. pada saat itu gubernur Babel Erzaldi , nah PJ Gubernur saat ini aktivitas PT APB disetop , kami HNSI, SNNU, KNPIS, Laskar Pesisir meminta PJ Gubernur untuk meneruskan lagi pengerukkan alur muara oleh pihak PT APB. Tiga kali kami bersurat dengan PJ Gubernur tidak ada tanggapan, tanggal 2 Agustus 2023 kita sudah siap Demonstrasi,”pungkasnya.
Sementara itu Kelompok Nelayan Pengusaha Ikan Sungailiat ( KNPIS ). Melalui ketua KNPIS Slamet Riyadi menyampaikan, pihaknya akan melakukan demonstrasi bersama nelayan dan organisasi terkait.
” Surat edaran dikeluarkan KKP sangat tidak memihak kepada nelayan dan pengusaha ikan. Dalam SE KKP perizinan pukul rata tidak menghitung kondisi nelayan di Babel. Nelayan Babel tidak ada lagi menangkap ikan dibawah 12 mil semuanya diatas 12 mil. Perahu digunakan 5 GT sampai 30 GT. Tanggal 2 Agustus 2023 kita bersama Nelayan, HNSI, SNNU, Laskar Pesisir, KNPIS akan gelar Demonstrasi,”ujarnya.
Menurut Slamet Riyadi jika nelayan melaut diatas 12 mil, tidak boleh gunakan BBM bersubsidi harus pakai BBM non subsidi dan wajib menggunakan alat Navigasi.
“Kalau nelayan tangkap ikan diatas 12 mil perizinannya harus KKP pengurus sangat sulit. lebih parah lagi tidak boleh lagi pakai BBM subsidi harus pakai non subsidi. Banyangkan kalau menggunakan BBM Industri yang harganya terlalu tinggi. Kalau gunakan BBM non subsidi akan menambah biaya operasional. Nelayan harus gunakan alat navigasi, nelayan bisa dimonitor dilaut. Alat tersebut sangat mahal, dibebankan kepada nelayan. Alat navigasi harus diaktifkan saat pergi dan pulang melaut. Kondisi nelayan Dilaut sulit belum lagi muara dangkal,” tutupnya.
