BANGKA. INTRIK.ID – Ketua PWI Bangka berharap Pemerintah Kabupaten Bangka tidak lagi mendiskriminasikan wartawan yang memiliki wilayah peliputan Pemkab Bangka.
Terlepas adanya dugaan ketidaksenangan yang dilakukan oknum pegawai di Pemkab Bangka kepada para awak media, namun Ketua PWI Kabupaten Bangka Zuesty Novianti menilai hal tersebut dapat menjadi boomerang, terhadap kebebasan Pers yang diatur dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 dan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 12 Tahun 2008.
“Saya sudah sering mendapat keluhan dari para rekan – rekan wartawan mengenai sikap diskriminasi yang dilakukan oknun pegawai honorer di Pemkab Bangka. Saya pun tak mengerti kapasitasnya memang diintruksikan atau atas inisiatif dirinya sendiri,”jelas Esti Sabtu, (16/1/2021).
Menurutnya, PWI Kabupaten Bangka Meminta kepada Bupati Bangka untuk mengambil sikap menyudahi permasalahan diskriminasi wartawan yang disinyalir dilakukan oleh oknum pegawainya di Pemkab Bangka.
“Kita Meminta Bupati Bangka menyudahi permasalahan diskiriminasi ini, jangan sampai permasalahan ini berlarut – larut sehingga nanti tercipta ketidak harmonisan antara Pemerintah dan Pers, “tegasnya.
Seperti halnya dalam peliputan suntik vaksin perdana yang diselenggarakan di RSUD Depati Bahrin Jum’at (15/1/2021) kemarin. Kekecewaan dilontarkan para awak media lantaran tidak diberikan ruang untuk mendokumentasikan kegiatan.
“Inikan bukan kegiatan dadakan. Sudah disusun sedemikian cantik oleh penyelenggara. Dan kita tahu, masyarakat menunggu informasi ini. Mereka (masyarakat – red) ingin melihat ketika para pejabat disuntik vaksin. Karena tidak bisa menyaksikan langsung ya diharapkan para awak media memberikan informasi buat masyarakat luas. Tapi kenapa dibatasi 2 media saja yang melakukan strimeang. Kenapa tidak seperti di lokasi lain, penyelenggara sudah memberikan ruang untuk para awak media mendokumentasi, “kritiknya.
Esti berharap Pemerintah dapat lebih bijak menyikapi dan mengakomodir seluruh insan Pers di wilayahnya.
“Jangan dikubu – kubukan. Mereka sama tugasnya walaupun medianya berbeda – beda. Malah mereka rata – rata sudah memiliki sertifikat kompetensi wartawan. Jangan hanya karena ada ketidaksukaan dengan sikap wartawan jadi mereka didiskriminasi. Kan gak lucu kedengerannya. Kalau masalah berita itu hak masing – masing wartawan. Mereka mau ambil sudut mana dalam mengulas berita. Asalkan tidak melanggar kode etik jurnalistik. Sah – sah saja kan, “singgunya.
Ia juga berpesan para pejabat di wilayah Pemkab Bangka untuk tidak menutup diri dengan keberadaan wartawan.
“Dari awal saya sudah ingatkan. Jangan takut dengan wartawan. Kalo benar gak akan takut kan ? Jadi kenapa harus menutup diri. Kecuali, konteks wartawannya datang dengan tujuan di luar pemberitaan. Itu sudah di luar profesinya. Jangan takut juga untuk melaporkan ketika ada kawan – kawan kami yang melenceng dari tugas jurnalisnya dan menyebabkan narasumber mendapat tekanan, “himbaunya. (rilis)